SUMATERA UTARA — Pemerintah belum mengumumkan kelanjutan BLT Kesra Rp900.000 untuk 2026, sementara penyaluran bantuan sosial reguler seperti PKH dan bantuan sembako masih berjalan hingga triwulan ketiga. Keluarga penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu memastikan statusnya tetap valid agar tidak kehilangan hak. Masyarakat diimbau mengecek status penerima hanya melalui kanal resmi dan mewaspadai tautan pendaftaran palsu.
Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial reguler tetap disalurkan, namun belum ada keputusan resmi soal BLT Kesra Rp900.000 yang ramai dibicarakan di media sosial. Hingga 19 November 2026, pemerintah belum mengeluarkan pengumuman mengenai jadwal, pendaftaran, maupun daftar penerima baru program tersebut.
Informasi soal BLT Rp900.000 yang disebut cair untuk periode November-Desember 2026 bahkan sempat memunculkan kabar palsu. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 15 November 2026 menyatakan tautan pendaftaran yang beredar adalah hoaks karena mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi.
BLT Kesra pada 2025 diberikan sebagai bantuan tambahan di luar program reguler, dengan nilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 sekaligus. Bantuan itu menyasar keluarga yang memenuhi kriteria tertentu.
Untuk 2026, belum ada keterangan resmi apakah skema yang sama akan diulang. Masyarakat diminta tidak menganggap bantuan tersebut otomatis cair pada November atau Desember 2026.
Sementara itu, bantuan reguler tetap berjalan. Data pemerintah mencatat penerima bantuan sembako sebanyak 18.258.834 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10.001.753 KPM. Kedua angka merupakan jumlah penerima masing-masing program dan tidak bisa dijumlahkan langsung sebagai jumlah keluarga unik.
Bantuan sosial reguler menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang terdata dalam DTKS. Data penerima dimutakhirkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan dan diserahkan ke Kementerian Sosial pada tanggal 10 di bulan penyaluran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui masih ada persoalan ketepatan data. Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima PKH dan bantuan sembako dinilai belum tepat sasaran.
"Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data," ujar Gus Ipul dalam kegiatan di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, 1 November 2026.
Masyarakat juga bisa menyanggah data penerima yang dinilai tidak sesuai melalui kanal yang sama.
Penyaluran bantuan sosial pada triwulan ketiga masih berproses. Mensos menyebut lebih dari 7 juta KPM PKH dan lebih dari 12 juta KPM bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako sudah disalurkan.
Urgensi bantuan terlihat dari data BPS: persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka itu turun 430.000 orang dibanding September 2025 dan berkurang 920.000 orang dibanding Maret 2025.
Kemiskinan di perdesaan tercatat 10,67 persen, lebih tinggi dari perkotaan yang 6,34 persen. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan, dengan komponen makanan sebagai penyumbang terbesar.
Warga yang merasa layak menerima bantuan dapat mengusulkan diri melalui pengurus RT/RW atau pemerintah daerah setempat. Usulan itu akan diverifikasi sebelum masuk ke DTKS.
Pemerintah membuka jalur pengaduan melalui aplikasi Cek Bansos, telepon 021-171, dan WhatsApp 08877-171-171. Kanal ini dipakai untuk mengusulkan warga layak maupun menyanggah data penerima yang dinilai tidak sesuai.
Masyarakat diminta waspada terhadap calo atau pihak yang menjanjikan kelancaran pencairan dengan imbalan uang. Pendaftaran dan pengecekan status bansos tidak dipungut biaya. Informasi resmi soal BLT Kesra 2026 hanya akan diumumkan melalui kanal Kementerian Sosial.