SUMATERA UTARA — Kepolisian mengungkap sembilan laporan polisi penyalahgunaan BBM bersubsidi di eks Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah, dengan estimasi kerugian negara Rp847.226.940 dan 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Warga pemegang barcode Pertamina dan surat rekomendasi resmi perlu waspada karena modus pelaku memakai identitas orang lain untuk membeli solar dan Pertalite dalam jumlah besar.
Kepolisian menindak praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di tujuh wilayah hukum kepolisian: Polresta Batang, Polres Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, Polres Pemalang, Polres Tegal, Polres Tegal Kota, dan Polres Brebes. Dari sembilan laporan polisi yang ditangani, satu perkara masih dalam tahap penyelidikan dan delapan perkara lainnya sudah diungkap dengan total 12 tersangka.
Polisi mengidentifikasi penyalahgunaan 13.765 liter solar dan 1.191,5 liter Pertalite dari seluruh perkara. Nilai kerugian negara dihitung dari selisih harga jual BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak.
Berapa Kerugian Negara per Wilayah?
Sebaran kerugian antarwilayah tidak merata. Polres Pekalongan mencatat angka tertinggi, yakni Rp540 juta dari penyalahgunaan 246 liter Pertalite dengan satu tersangka. Polisi menyita delapan jeriken berisi Pertalite, dua jeriken kosong, galon, selang, corong, serta uang tunai.
Polres Pekalongan Kota menangani perkara solar terbesar: 8.975 liter dengan estimasi kerugian Rp179,64 juta. Lima kempu berkapasitas 1.000 liter per unit turut disita, namun perkara ini belum menetapkan tersangka.
Di Polresta Batang, satu tersangka berinisial D diduga menyalahgunakan 29,5 liter Pertalite dengan kerugian negara Rp37,2 juta. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit Suzuki Futura hitam metalik, STNK, 11 barcode Pertamina, uang tunai Rp700 ribu, tiga jeriken, mesin pompa, dan selang.
Polres Pemalang menetapkan empat tersangka berinisial UPU, BA, MFH, dan HA dalam dua laporan polisi. Biosolar yang disalahgunakan mencapai 4.490 liter dengan kerugian Rp81.206.140. Aparat menyita kendaraan Suzuki Futura, Isuzu Microbus, truk Hino, puluhan jeriken, empat kempu berkapasitas total 3.500 liter, mesin pompa, selang, dan telepon genggam.
Dua wilayah lain mencatat kerugian lebih kecil. Polres Tegal menangani 96 liter Pertalite dengan kerugian Rp960 ribu dan dua tersangka berinisial T serta DS. Polres Tegal Kota mengamankan 300 liter solar dengan kerugian Rp5.425.800 dan satu tersangka berinisial T. Sementara Polres Brebes mencatat 820 liter Pertalite, kerugian Rp2.795.000, dan tiga tersangka berinisial S, T, serta D.
Modus yang Dipakai Pelaku
Polisi membeberkan dua cara utama pelaku memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Pertama, memakai banyak barcode saat pengisian di SPBU. Kedua, memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas terkait yang tercatat atas nama orang lain.
BBM yang sudah diperoleh kemudian diduga dijual kembali kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi. Pola ini merugikan dua pihak sekaligus: negara yang menanggung subsidi, dan warga berhak yang kehabisan kuota di SPBU.
Apa Artinya bagi Warga Penerima Subsidi?
Penyalahgunaan barcode dan surat rekomendasi berarti kuota BBM bersubsidi di suatu wilayah bisa tersedot sebelum sampai ke tangan pengguna yang berhak. Pemilik kendaraan yang merasa jatah pengisiannya tiba-tiba dibatasi atau ditolak di SPBU sebaiknya melapor ke Pertamina maupun kepolisian setempat.
Bagi pemegang surat rekomendasi resmi, jangan menyerahkan dokumen kepada pihak lain tanpa pencatatan. Surat yang beredar dan dipakai orang tak dikenal berpotensi menyeret nama pemilik asli dalam perkara pidana.
Bagaimana Melaporkan Dugaan Penyalahgunaan?
- Catat lokasi SPBU, waktu pengisian, dan jenis BBM yang dicurigai.
- Simpan bukti berupa foto, struk, atau rekaman bila memungkinkan.
- Laporkan ke Pertamina Call Center 135 atau kantor kepolisian terdekat.
- Untuk dugaan yang melibatkan oknum atau jaringan, sampaikan ke Satreskrim Polres setempat agar masuk laporan polisi.
Kepolisian menegaskan pengungkapan ini bagian dari penindakan terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah. BBM bersubsidi semestinya disalurkan kepada masyarakat dan kelompok yang berhak menerima.
Materi konferensi pers juga memuat pengungkapan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara di wilayah yang sama. Namun jumlah perkara, tersangka, dan barang bukti kasus pertambangan belum tercantum dalam materi yang tersedia.
Warga diimbau tidak memakai jasa calo atau perantara tak resmi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Praktik itu bukan jalan pintas, melainkan pintu masuk ke perkara pidana.