SUMATERA UTARA — Dari 127 konten kritik warga yang diadukan dan dipantau SAFEnet serta Remotivi, lebih dari 75 persen terbukti diturunkan atas permintaan Komdigi. Temuan itu mendorong SAFEnet, Remotivi, dan Kabinet Bayangan mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta untuk menantang debat terbuka. Selama aksi berlangsung, tidak ada perwakilan Komdigi yang menemui massa.
SAFEnet bersama tim advokasi demokrasi digital tengah menyusun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemutusan akses konten yang mereka nilai sewenang-wenang. Langkah hukum ini disiapkan berdampingan dengan aksi di depan kantor Komdigi. Rencana gugatan disampaikan Nenden Sekar Arum, Menteri Riset Teknologi & Digital Kabinet Bayangan, di sela aksi. Jadwal pengajuan gugatan belum disebutkan.
Bagaimana Aksi Berlangsung di Depan Komdigi
Pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 13.45 WIB, massa berkumpul di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan detikINET, peserta membentangkan poster dan banner bertuliskan 'Kritik Warga Bukan Ancaman Negara'.
Massa kemudian bergerak menuju Kantor Komdigi di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta. Di sana, mereka menyampaikan tuntutan agar Komdigi bersedia berdebat secara terbuka.
Apa yang Diminta dari Komdigi
SAFEnet, Remotivi, dan Kabinet Bayangan meminta Komdigi menetapkan tanggal untuk debat terbuka soal takedown konten. Nenden menyatakan pihaknya siap menyesuaikan jadwal dengan kementerian.
"Kalau tanggal yang kita ajukan tidak cocok, kita minta tanggal dari Komdigi dan kita akan memastikan kita akan hadir pada debat tersebut," sebut Nenden Sekar Arum, Menteri Riset Teknologi & Digital Kabinet Bayangan.
Menurut Nenden, pemerintah perlu hadir ke publik dan menjelaskan kebijakan yang dianggap diterapkan secara sewenang-wenang.
Seberapa Besar Temuan Takedown Konten
Aksi di depan Komdigi merupakan tindak lanjut dari temuan SAFEnet dan Remotivi. Keduanya menerima 127 konten dari aduan warga dan hasil pemantauan di media sosial.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 75 persen terbukti diturunkan atas permintaan Komdigi. Angka ini menjadi dasar desakan agar kementerian menjelaskan kriteria dan proses takedown kepada publik.
Mengapa Aksi Disebut Bentuk Pengawasan
Nenden menilai desakan kepada Komdigi merupakan cara masyarakat sipil mengawasi pemerintah.
"Jadi tujuan aksi ini dan desakan kepada Komdigi ini sebetulnya bentuk cara kita mengawasi pemerintah," ungkap Nenden.
Ia juga menyebut aksi ini sebagai upaya mengedukasi publik tentang hak mereka di ruang digital.
"Sebetulnya ini bagian bagaimana kita bisa mengingatkan juga kepada publik bahwa kita punya hak di ruang digital. Kita itu punya hak asasi manusia yang sebetulnya harusnya dilindungi, dihormati dan dijaga oleh pemerintah, oleh negara," katanya.
Apa Langkah Selanjutnya
Untuk sementara, bola ada di tangan Komdigi: menjawab tantangan debat dengan menetapkan tanggal, atau membiarkan SAFEnet melanjutkan jalur hukum lewat gugatan ke PTUN. Hingga aksi usai, kementerian belum memberi tanggapan.