MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution menggelontorkan anggaran Rp 1,372 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut menargetkan pembangunan 141 kilometer jalan melalui program Pemeliharaan, Hibah, dan Tugas Pembantuan (PHTC) serta Proyek Strategis Daerah (PSD).
Dari total anggaran itu, Rp 672,22 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis. Sementara itu, Rp 320,2 miliar khusus digunakan untuk membuka jalan penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis. Sisanya, Rp 137 miliar, dialokasikan untuk penanganan infrastruktur pascabencana, termasuk afirmasi pembangunan di Kepulauan Nias.
Data Pemprov Sumut menunjukkan kondisi jalan mantap di provinsi ini baru mencapai 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer. Sebanyak 25,88 persen lainnya masih dalam kondisi rusak ringan dan berat. Angka ini menjadi dasar agresivitas pembangunan infrastruktur yang digeber tahun depan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, dalam keterangan yang dikutip dari Suarasumut.id, menyebutkan bahwa pembukaan akses jalan di kawasan pantai barat menjadi prioritas. Daerah seperti Mandailing Natal (Madina) mulai masuk dalam radar strategis pembangunan.
Selama bertahun-tahun, orbit utama ekonomi Sumut bertumpu di Medan, Belawan, dan Deli Serdang. Kawasan pantai barat seperti Madina kerap diposisikan sebagai penghasil bahan mentah dan daerah pinggiran. Kini, dengan alokasi jalan penghubung senilai Rp 320,2 miliar, daerah itu mulai memiliki syarat dasar menjadi pusat pertumbuhan baru.
Madina sudah memiliki Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, rencana Pelabuhan Palimbungan, dan wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batahan. Namun, publik masih menunggu desain ekonomi yang jelas setelah jalan terbangun.
Pertanyaan besar yang mengemuka di kalangan pengamat ekonomi daerah adalah: setelah aspal dibentang, sektor industri apa yang akan lahir? Sumut dinilai mulai kehilangan daya hentak ekonomi dibandingkan provinsi lain yang sudah melompat lewat hilirisasi nikel di Maluku Utara atau industrialisasi mineral di Sulawesi Tengah.
Tanpa pusat hilirisasi sawit, kawasan agroindustri di pantai barat, dan pelabuhan industri yang terintegrasi, jalan hanya akan mempercepat arus barang keluar daerah. Bukan mempercepat kemajuan ekonomi rakyat setempat.
Pemprov Sumut mengalokasikan Rp 137 miliar khusus untuk penanganan infrastruktur pascabencana. Dana ini digunakan untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam di berbagai daerah, termasuk di kawasan pantai barat dan Kepulauan Nias.
Proyek pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 141 kilometer ini dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Proyek Strategis Daerah (PSD) dan program PHTC akan menjadi tulang punggung pelaksanaan di lapangan.