SUMATERA UTARA — Pembangunan SPAM modern ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memulihkan layanan dasar pascabencana. Kepala Satgas PRR, yang enggan disebutkan namanya dalam rilis resmi, menegaskan bahwa target awal mencakup instalasi pengolahan air portabel dan jaringan perpipaan di titik-titik pengungsian serta permukiman terdampak.
Program ini tidak bersifat seragam. Prioritas diberikan pada daerah dengan kerusakan infrastruktur air terbanyak, seperti pesisir Aceh yang dilanda tsunami dan beberapa kabupaten di Sumut yang mengalami banjir bandang. SPAM yang dibangun menggunakan teknologi membran dan filtrasi cepat, mampu memproduksi air siap minum langsung dari sumber sungai atau sumur bor.
Menurut data Satgas, kapasitas produksi per unit mencapai 5 liter per detik. Dengan asumsi kebutuhan 60 liter per orang per hari, satu unit bisa melayani sekitar 500 jiwa. “Kami targetkan seluruh unit beroperasi penuh dalam 90 hari ke depan,” ujar perwakilan Satgas dalam keterangan tertulis, Senin (15/4).
Penyintas bencana kerap menghadapi risiko penyakit diare dan kulit akibat air kotor. Dengan hadirnya SPAM modern, beban warga untuk membeli air galon kemasan—yang harganya melonjak pascabencana—diharapkan berkurang drastis. Seorang warga pengungsi di Aceh Utara, misalnya, mengaku harus merogoh kocek hingga Rp 150.000 per minggu hanya untuk air bersih.
“Dulu kami harus antre berjam-jam di sumur umum. Sekarang tinggal buka kran,” kata seorang penyintas yang ditemui tim Satgas di lokasi. Pernyataan itu menggambarkan perubahan fundamental dari darurat ke pemulihan.
Satgas PRR berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas PUPR setempat untuk memastikan keberlanjutan operasional. Pemerintah daerah diminta menyiapkan anggaran pemeliharaan setelah masa tanggap darurat berakhir. Tanpa itu, SPAM berisiko terbengkalai seperti beberapa proyek serupa sebelumnya.
Di Sumatera Barat, misalnya, dua unit SPAM sudah mulai diuji coba di Kabupaten Pasaman dan Agam. Jika berhasil, model ini akan direplikasi ke daerah lain yang masuk dalam daftar prioritas nasional. Total anggaran program ini bersumber dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kontribusi APBD provinsi.
Kendala utama di lapangan adalah akses jalan yang rusak dan cuaca ekstrem. Pengiriman material pipa dan tangki ke lokasi terpencil membutuhkan waktu dua kali lipat dari kondisi normal. Satgas mengakui hal ini bisa menggeser jadwal penyelesaian di beberapa titik. Meski begitu, mereka memastikan tidak ada pengurangan target rumah tangga yang dilayani.
“Kami lebih memilih telat rampung tetapi kualitas terjamin, daripada cepat tapi bocor di mana-mana,” tegas sumber Satgas. Pernyataan itu menepis kekhawatiran publik tentang proyek infrastruktur yang kerap dikebut tanpa pengawasan mutu.