MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa pembangunan yang merata tidak bisa diwujudkan tanpa kerja sama erat antara pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Surya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, proses perencanaan hingga pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Wagub menyoroti disparitas pembangunan antara kota dan desa sebagai tantangan utama. Ia optimistis, kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif mampu mempercepat realisasi program-program prioritas, seperti pembangunan jalan usaha tani, irigasi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Surya mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama mengawal setiap program agar tidak ada kebijakan yang tumpang tindih. Ia juga meminta agar setiap anggota dewan proaktif menyerap aspirasi konstituennya untuk diterjemahkan dalam kebijakan daerah. "Kita harus bergerak bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kepentingan rakyat adalah yang utama," ujar Surya dalam forum tersebut.
Dorongan kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dengan adanya kesepahaman antara gubernur dan DPRD, proses pengesahan peraturan daerah (perda) dan pencairan anggaran untuk proyek strategis diharapkan tidak lagi mengalami hambatan birokrasi yang berkepanjangan.
Selain infrastruktur, Wagub Surya juga menyinggung pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Sinergi ini, menurutnya, menjadi fondasi utama agar Sumatera Utara bisa keluar dari jerat kemiskinan dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari provinsi lain.