LANGKAT — Warga Kabupaten Langkat tak perlu lagi jauh-jauh ke Medan hanya untuk mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Pemkab Langkat tengah menggodok rencana menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat ke masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, menyebut pertemuan dengan Bupati Langkat Syah Afandin membahas berbagai peluang kolaborasi. Tujuannya satu: menghadirkan layanan yang cepat, efektif, dan efisien bagi warga Langkat.
Pertemuan itu tak sekadar seremoni. Parlindungan mengungkapkan bahwa diskusi juga menyentuh aspek teknis, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengembangan layanan keimigrasian di kabupaten tersebut.
"Sinergi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Parlindungan dalam keterangannya, Senin.
Langkah ini disebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang berkomitmen mengedepankan fungsi Imigrasi untuk Rakyat.
Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik rencana tersebut. Ia menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan layanan keimigrasian di wilayahnya.
"Melalui kolaborasi tersebut diharapkan rencana pengembangan layanan keimigrasian dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas," tutur Syah Afandin.
Jika terealisasi, warga Langkat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi dan waktu berjam-jam menuju Kota Medan hanya untuk mengurus dokumen perjalanan. Layanan yang lebih dekat diharapkan memangkas antrean dan mempercepat proses penerbitan paspor, terutama bagi calon pekerja migran atau warga yang hendak menunaikan ibadah umrah.
Parlindungan menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menghadirkan layanan keimigrasian di Sumatera Utara. "Ini bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat," pungkasnya.