MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut. Dalam laporan yang dipaparkan, realisasi belanja daerah sepanjang tahun lalu hanya mencapai 92 persen dari pagu anggaran, atau lebih rendah Rp1,002 triliun dari target yang ditetapkan.
Bobby menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau 95,87 persen dari target Rp12,546 triliun. Sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara belanja daerah terealisasi Rp11,505 triliun dari total anggaran Rp12,507 triliun. Alokasi terbesar untuk belanja operasi, disusul belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar,” ujar Bobby dalam sidang paripurna. Pembiayaan netto tercatat Rp10,992 miliar, sehingga total SiLPA mencapai Rp532,486 miliar.
Seluruh laporan keuangan telah diperiksa BPK Perwakilan Sumut dan mendapatkan opini WTP. Ini menjadi opini tertinggi ke-12 yang diraih Pemprov Sumut secara berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2014.
Bobby menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumut yang dinilai menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat,” katanya.
Ia menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus terus berlandaskan tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. “Pemprov Sumut terus berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” ucapnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Turut hadir Wakil Gubernur Surya, Penjabat Sekda Sulaiman Harahap, para wakil ketua dan anggota DPRD, serta pimpinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.