SIMALUNGUN — Ratusan pedagang pekan dan pengurus APPSI dari seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun menghadiri Musda I yang berlangsung di Pekan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kamis (10/7/2026) siang. Acara ini menjadi tonggak awal bagi organisasi yang mewadahi para pedagang pasar mingguan di daerah tersebut.
Rombongan pengurus DPW APPSI Sumatera Utara tiba di lokasi acara pada pukul 13.00 WIB. Mereka disambut langsung oleh jajaran pengurus DPD setempat, tamu undangan, serta para ketua sekretariat kecamatan se-Kabupaten Simalungun.
Ketua DPW APPSI Sumut H Ikhwal Ritonga, SE, MM, diwakili oleh Sekretaris DPW Yusuf dalam acara tersebut. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Dana Putra.
Forum ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai unsur pemerintahan dan keamanan. Sambutan dari Bupati Simalungun disampaikan oleh Camat Dolok Pangaribuan, sementara Kapolres Simalungun diwakili oleh Kapolsek Dolok Pangaribuan. Tak ketinggalan, DanDim 0207 diwakili oleh Danramil Dolok Pangaribuan, serta Ketua DPRD Kabupaten Simalungun diwakili oleh anggota DPRD dari dapil 6, Eva br Sinaga.
Setelah sesi sambutan dan istirahat sejenak dengan hidangan ringan, acara inti berupa pengesahan kepengurusan DPD APPSI Kabupaten Simalungun pun dimulai. Sidang dipimpin oleh Budi Hartoyo Damanik selaku Ketua Harian DPW APPSI Sumatera Utara.
Dalam sidang tersebut, Saprijon Saragih, SH, MH, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD APPSI Kabupaten Simalungun. Pengukuhan ditandai dengan pemukulan palu sebanyak tiga kali oleh pimpinan sidang dari DPW APPSI Sumatera Utara.
"Kami berharap kepengurusan baru ini bisa memperkuat solidaritas dan kesejahteraan para pedagang pekan di Simalungun," ujar perwakilan DPW dalam sambutannya. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus baru, jajaran DPW, dan para undangan.
Musda I ini menjadi langkah awal bagi APPSI Simalungun untuk menyusun program kerja selama enam tahun ke depan. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pedagang pekan dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan lapak, akses modal, hingga keamanan berdagang.