MEDAN — Supriono Tarigan, praktisi hukum yang berbasis di Kota Medan, menilai putusan kasasi Mahkamah Agung dalam sengketa tata usaha negara yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa dilanjutkan ke peninjauan kembali. Putusan MA, katanya, sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Objek sengketa itu adalah surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Supriono menjelaskan, putusan kasasi dalam perkara tata usaha negara sudah menutup jalan upaya hukum biasa. Karena itu, tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.
"Ketika putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus dihormati dan dilaksanakan putusan. Jangan sampai hukum hanya dipatuhi saat menguntungkan, tetapi dipersoalkan ketika tidak sesuai harapan," kata Supriono kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut putusan itu memiliki konsekuensi hukum ex tunc, yakni pembatalan berlaku surut sejak keputusan administrasi diterbitkan pada Agustus 2019. Dengan begitu, surat keterangan yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah sejak awal penerbitannya.
Majelis hakim MA, menurut Supriono, memberi pertimbangan tersendiri soal kewenangan mengadili meski gugatan diajukan melewati tenggang waktu. Persoalan yang disengketakan dinilai tidak semata-mata menyangkut kepentingan kontestan Pilpres, melainkan kepentingan publik yang lebih luas.
Supriono juga menyoroti posisi Gibran dalam perkara ini. Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara kasasi, sehingga tidak dapat mengajukan banding atas putusan. Tergugat dalam sengketa adalah pejabat pemerintah yang menerbitkan surat keterangan, sedangkan Gibran bukan pihak tergugat intervensi.
Kemendikdasmen diperkirakan akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan. Apabila pencabutan surat keterangan sudah dilakukan, objek sengketa dalam perkara yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara berpotensi tidak lagi tersedia dalam bentuk semula.
Konsekuensi terhadap perkara tersebut, kata Supriono, tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai. Ia tidak merinci lebih jauh dampak hukumnya terhadap proses yang sedang berjalan di PTUN.
Supriono menilai persoalan ini seharusnya menjadi momentum memperkuat kepastian hukum dan transparansi administrasi pendidikan. Publik, menurutnya, berhak memperoleh penjelasan terkait dasar penerbitan dokumen, mekanisme penyetaraan, serta tindak lanjut putusan pengadilan.
"Intinya, putusan pengadilan harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Kepastian hukum bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana negara menunjukkan setiap keputusan administrasi dapat diuji dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MA soal surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain atas putusan tersebut.