PAKPAK BHARAT — DPD Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat mensyaratkan diskresi Ketua Umum DPP Partai Golkar bagi bakal calon yang tidak memenuhi kriteria persyaratan. Ketentuan mengenai diskresi menjadi salah satu dari 11 syarat dalam pengumuman penjaringan calon ketua.
Persyaratan lainnya mencakup riwayat kepengurusan, pendidikan kader, kelengkapan identitas, hingga dokumen kesehatan. Kader yang hendak maju juga harus menyertakan pakta integritas serta bukti dukungan dari pemegang hak suara.
Penjaringan tidak hanya mensyaratkan dokumen pribadi. Panitia turut menetapkan kriteria pengalaman organisasi dan pendidikan bagi kader yang ingin mengikuti pemilihan Ketua DPD Golkar Pakpak Bharat.
Kesebelas persyaratan dalam pengumuman panitia dapat dirinci sebagai berikut:
Untuk syarat dukungan, panitia meminta bukti tertulis berupa surat. Sementara itu, ketentuan pendidikan memuat dua unsur, yakni batas minimal jenjang D3 dan legalisasi ijazah.
Kader yang berminat mengikuti penjaringan dapat mendaftarkan diri melalui sekretariat partai di kantor DPD Golkar Pakpak Bharat. Kesempatan mengikuti proses pencalonan dibuka bagi kader Partai Golkar yang ingin maju dalam pemilihan ketua.
Panitia menyediakan waktu pendaftaran selama tiga hari. Penerimaan dimulai Kamis (12/11/2026) dan berakhir pada 14 November 2026, dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.
Rentang waktu pendaftaran menempatkan penutupan penerimaan bakal calon sehari sebelum jadwal Musda VI. Forum musyawarah daerah dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2026.
Informasi mengenai penjaringan disampaikan oleh Steering Committee (SC) atau panitia pengarah Musda VI. Susunan panitia pengarah menempatkan Mesra Sinamo, S.Sos., sebagai ketua dan Marta Rizki Oktavia Berutu, S.P., sebagai sekretaris.
Penjaringan merupakan tahapan menuju Musda VI DPD Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2026. Jabatan ketua yang diperebutkan dalam proses tersebut mencakup masa bakti 2025–2030.