KARO — Foto dan video excavator di kawasan Gunung Sibayak beredar di media sosial dan memicu pertanyaan soal dugaan pembukaan jalan di hutan lindung. Salah satu unggahan datang dari akun kreatiforfai, yang menyampaikan keprihatinan atas perubahan kondisi gunung akibat penggunaan alat berat.
Pengunggah menilai Gunung Sibayak bukan sekadar destinasi wisata alam. Gunung ini juga berperan menjaga ekosistem hutan dan sumber air di sekitarnya.
Sorotan muncul di tengah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menutup jalur pendakian Gunung Sinabung dan menata kawasan Gunung Sibayak. Menurut Rudi, penutupan Sibayak lewat surat Pemprov Sumut berdalih pemulihan ekosistem, penataan, dan peningkatan akses jalur.
Rudi menilai penutupan selama sekitar satu bulan seharusnya memberi ruang bagi pemulihan ekosistem dan pembenahan jalur pendakian. Ia mempertanyakan kesesuaian kondisi lapangan dengan tujuan yang disampaikan pemerintah.
"Penutupan tahap pertama yang diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026 kami nilai belum menunjukkan keberhasilan sebagaimana tujuan yang disampaikan. Faktanya, kondisi kawasan Gunung Sibayak justru memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari kerusakan jalur hingga keberadaan excavator. Lantas, apa dasar pemerintah memperpanjang penutupan jika persoalan di lapangan belum dijelaskan secara terbuka?" tegas Rudi, Ketua Korwil Sumut-Aceh.
Alih-alih melihat pemulihan, Rudi menemukan jalur yang dinilai rusak. Ia juga mendapati excavator berada hingga mendekati kawasan kawah.
"Situasi Gunung Sibayak yang ditutup melalui surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan alasan pemulihan ekosistem, penataan, dan peningkatan akses jalur justru memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik. Jalur yang sebelumnya dapat dilintasi kini terlihat terobrak-abrik dan tidak beraturan. Ditambah lagi keberadaan excavator yang hingga saat ini belum kami ketahui secara jelas peruntukannya," ujar Rudi dikutip Selasa (17/11/2026).
Rudi meminta pemerintah menjelaskan tujuan penggunaan excavator serta dasar hukum pelaksanaan aktivitas tersebut. Menurutnya, pekerjaan beralat berat di kawasan hutan wajib memiliki kejelasan perizinan dan berada dalam pengawasan instansi berwenang.
Ketidakjelasan itu, kata dia, berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan bila pekerjaan tidak sesuai aturan pengelolaan kawasan hutan. Ia meminta pihak terkait membuka siapa penanggung jawab, tujuan pekerjaan, dasar pelaksanaan, dan izin yang dimiliki.
Rudi menyatakan akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat. Ia juga akan meminta pertanggungjawaban jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan kawasan hutan.
"Situasi yang terjadi saat ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Kami akan menelusuri seluruh pihak yang berkaitan dan meminta pertanggungjawaban sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan memulihkan ekosistem justru membuka ruang bagi aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan," tutup Rudi.