MEDAN — Penambahan pendapatan daerah sebesar Rp10,5 miliar itu berasal dari tiga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah bertambah Rp4 miliar, retribusi daerah bertambah Rp5,5 miliar, dan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp1 miliar.
Rapat finalisasi dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
Pendapatan Daerah Naik dari Rp12,09 Triliun
Timur Tumanggor menyebut rancangan KUA-PPAS 2027 yang dibahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Angka itu berubah setelah proses sinkronisasi dan finalisasi selama beberapa minggu terakhir.
"Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000," ujar Timur di hadapan pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut.
Pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nilainya sama untuk sementara waktu, begitu pula pos lain-lain pendapatan yang sah.
Belanja Daerah Ikut Bertambah Rp10,5 Miliar
Seiring penyesuaian pendapatan, belanja daerah naik Rp10,5 miliar dari semula sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Penyesuaian diikuti pergeseran internal antara belanja operasi dan belanja transfer.
Belanja operasi berkurang Rp50 miliar. Sebaliknya, belanja transfer, khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), bertambah Rp60,5 miliar.
Untuk struktur pembiayaan Tahun Anggaran 2027, proyeksi surplus maupun penerimaan pembiayaan ditetapkan Rp125 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan berimbang atau nol.
35 Tenaga Alih Daya Terdampak Pemisahan Urusan SDA
Rapat juga menyinggung tindak lanjut penataan organisasi dan anggaran perangkat daerah. Pembahasan mencakup peralihan anggaran serta tenaga alih daya (outsourcing) sebanyak 35 orang akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum.
Pembahasan turut mencakup pencairan hibah bidang kesejahteraan rakyat, seperti bantuan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Hibah yang memenuhi ketentuan Tahun Anggaran 2026 akan dicairkan sesuai aturan yang disepakati.
Hibah yang belum memenuhi ketentuan pada tahun berjalan akan dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2027. Pimpinan rapat meminta persetujuan peserta terhadap rekapitulasi hasil finalisasi KUA-PPAS 2027, dan peserta menyetujuinya untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan penyusunan anggaran daerah.