SUMATERA UTARA — Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 dijadwalkan cair November-Desember 2026, tetapi Kemnaker memastikan dana belum disalurkan hingga Selasa (17/11/2026). Sasarannya pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta, sementara batas pengkinian data rekening jatuh hari ini. Pengecekan status lewat NIK di bsu.kemnaker.go.id baru dibuka setelah verifikasi data rampung.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut proses peninjauan administratif BSU 2026 masih berjalan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia meminta pekerja bersabar dan tidak terpengaruh kabar simpang siur soal tanggal pencairan di media sosial. Penyaluran bantuan berlandaskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu saja," ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Yassierli menegaskan belum ada dana yang masuk ke rekening pekerja selama verifikasi belum selesai. Masyarakat diminta memantau informasi hanya lewat laman kemnaker.go.id dan akun media sosial terverifikasi milik kementerian.
Pekerja yang lolos verifikasi menerima Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan: Oktober, November, dan Desember 2026. Pemerintah mencairkannya sekaligus, sehingga total yang diterima Rp 900.000.
Penyalurnya bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia (Persero). Total anggaran dan jumlah penerima tidak dirinci dalam bahan resmi yang tersedia. Informasi lengkapnya dapat diakses melalui kemnaker.go.id.
Kemnaker akan memadankan data peserta berdasarkan syarat berikut:
Pengkinian data hanya memastikan rekening tujuan akurat. Langkah itu tidak otomatis menetapkan peserta sebagai penerima bantuan.
Berdasarkan pengumuman Kemnaker, penyaluran dijadwalkan pada periode November hingga Desember 2026. Tanggal pasti transfer belum dirilis.
Pekerja yang ingin memperbarui data pribadi dan nomor rekening bisa memakai aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau portal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Batas akhirnya Selasa (17/11/2026). Kemnaker belum menjelaskan nasib pekerja yang melewatkan batas tersebut. Informasi lengkapnya dapat diakses melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Fitur pengecekan berbasis NIK belum bisa dipakai penuh. Langkah yang dapat disiapkan pekerja:
Fitur tersebut baru dibuka sepenuhnya setelah proses verifikasi data selesai.
Kemnaker mengingatkan adanya modus penipuan berkedok pendaftaran bantuan sosial. Bahan resmi tidak menyebut adanya pendaftaran mandiri berbayar, jadi tawaran "jalur cepat" atau permintaan biaya patut dicurigai.
Jangan membagikan NIK, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku petugas. Rujukan informasi hanya kemnaker.go.id dan akun media sosial terverifikasi milik Kemnaker. Pertanyaan soal data kepesertaan dapat diajukan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.