MEDAN — Dari total 15 juta penduduk Sumatera Utara, sekitar 10 persen atau 1,5 juta jiwa tercatat sebagai pengguna narkoba. Angka itu menempatkan Sumut di peringkat pertama nasional dalam jumlah penyalahguna narkotika.
Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebutkan, penyebaran narkoba kini tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi sudah merambah hingga ke desa-desa. “Tingkat penyebarannya belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkapnya.
Kondisi geografis Sumut disebut menjadi faktor utama. Wilayah ini menjadi jalur utama masuknya narkoba, diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu penyelundupan.
Data BNNP Sumut menunjukkan, pada 2025 penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun, tren terbaru mengkhawatirkan: anak-anak usia sekolah mulai terpapar.
Gubernur Bobby Nasution mengakui kekhawatirannya terhadap masa depan generasi muda. “Narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya makin terjangkau, dan telah menyasar usia muda,” jelasnya.
Pemprov Sumut pun mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di daerah rawan narkoba. Selain itu, setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan diminta menyisipkan pesan bahaya narkoba.
Gubernur mengakui masih ada kendala di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus menangani narkoba masif. Namun, ia menegaskan Pemprov Sumut siap mendukung sisi anggaran.
“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegas Bobby.
Brigjen Pol Tatar Nugroho mengapresiasi sambutan gubernur. “Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan. Upaya itu mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.
Gubernur meminta intervensi dilakukan secara terpusat, khususnya di daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba. “Pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat,” ucap Bobby.
BNNP Sumut mencatat sekitar 10 persen dari 15 juta penduduk Sumut atau 1,5 juta jiwa menjadi pengguna narkoba. Angka itu menjadikan Sumut peringkat pertama nasional.
Pemprov Sumut memperbanyak kegiatan masyarakat dan program positif di daerah rawan, serta menyisipkan pesan bahaya narkoba di setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Gubernur juga berkomitmen membantu anggaran BNNP.
Kondisi geografis Sumut menjadi jalur utama masuknya narkoba. Wilayah ini diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu penyelundupan, sehingga peredaran mudah masuk hingga ke desa-desa.