SIDIKALANG — Wacana impor pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi kembali mengemuka setelah setahun lebih masa kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga. Ketua Fraksi Solidaritas Pertaki DPRD Dairi, Henra J Sinaga, menyatakan bahwa praktik mendatangkan pejabat dari luar daerah merupakan hal yang wajar, selama yang bersangkutan benar-benar memiliki kompetensi.
“Yang penting dengan syarat punya kompetensi. Tidak asal impor,” kata Henra kepada wartawan di Sidikalang, Selasa (8/6).
Henra mencontohkan, era kepemimpinan Bupati sebelumnya, Deddy Situmorang yang merupakan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) adalah hasil impor paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, seluruh layanan kependudukan berjalan cepat dan memuaskan warga.
“Dinas Dukcapil di era Deddy Situmorang cukup mantap. Semua urusan cepat,” ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Namun, ia mengakui tidak semua impor berbuah manis. Beberapa pejatan tinggi pratama hasil impor justru dicopot karena dinilai mengecewakan. Biaya seleksi yang dikeluarkan pun terasa sia-sia. “Pengangkatan pejabat bukan soal impor atau lokal. Siapa yang memiliki kredibilitas, silahkan dipromosi,” tegas Henra.
Pandangan berbeda disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Juangga Silaban. Ia justru mendorong Bupati Vickner menempuh jalur impor karena menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) PNS lokal di Dairi kurang menonjol.
“Kalau melihat SDM Dairi yang ada sekarang, tak banyak yang menonjol. Kualitasnya biasa-biasa,” kata Juangga.
Menurutnya, sejumlah ASN handal asal Dairi justru memilih hengkang. Leonard Sihotang kini menjadi Inspektur di Pemkab Pakpak Bharat, Deddy Situmorang juga memilih pergi, dan kabarnya seorang PNS lulusan IPDN berinisial JR akan menyusul. “Kalau impor, mestinya lebih bagus dari PNS lokal. Harus punya nilai lebih,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Yon Hendrik, menyebut ketersediaan PNS lokal masih mencukupi untuk mengisi berbagai posisi. Ia menegaskan, jika Bupati memutuskan impor, pasti ada pertimbangan khusus.
“SDM kita cukup. Kalau Bupati mengundang PNS dari luar daerah sementara yang bersangkutan benar-benar putra daerah, apa dianggap impor?” ujar Hendrik mempertanyakan parameter kebijakan tersebut.
Saat ini, satu kursi pejabat tinggi pratama di Dairi masih kosong, yakni Kepala Disdukcapil. Selain itu, beberapa posisi eselon III juga belum terisi. Keputusan akhir, termasuk membuka atau tidak keran impor, sepenuhnya berada di tangan Bupati Vickner Sinaga.