MEDAN — Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, memaparkan secara rinci ruang lingkup tugas kementerian dalam sesi pembekalan yang digelar Senin lalu. Materi yang disampaikan mencakup pelayanan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga pemajuan hak asasi manusia.
Ignatius menekankan bahwa program magang melalui skema MBKM bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, skema ini menjadi sarana strategis bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja yang relevan sekaligus memahami secara langsung bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan.
"Kami berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungkan teori yang dipelajari dengan praktik pelayanan publik sehingga memiliki bekal saat memasuki dunia kerja," ujar Ignatius dalam sambutannya.
Dalam kesempatan yang sama, Ignatius menjelaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Aspek pendidikan menjadi fokus utama dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi nyata.
Program ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumut dengan berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara. Selain itu, kompetensi mahasiswa dalam memahami tugas dan fungsi Kementerian Hukum serta pelayanan kepada masyarakat diharapkan meningkat.
Kegiatan pembekalan tidak berhenti pada pemaparan satu arah. Sesi diskusi interaktif yang mengikutinya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam berbagai isu di bidang hukum. Salah satu topik yang mencuat adalah tantangan kehumasan di era digital yang kian kompleks.
Melalui diskusi tersebut, mahasiswa mendapat gambaran tentang bagaimana institusi pemerintah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan informasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.