SUMATERA UTARA — Integrasi data menjadi pokok utama dalam nota kesepahaman yang diteken kedua lembaga. Melalui sistem yang tersambung, validasi data penerima bantuan iuran diharapkan lebih akurat dan tepat sasaran, mengurangi risiko duplikasi ataupun penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satunya, yakni melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kemensos dan BPJS Kesehatan.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujar Agus Jabo dalam keterangan resmi setelah penandatanganan.
Nota kesepahaman ini tidak hanya berhenti pada pertukaran data. Ruang lingkup kerja sama yang diteken memuat setidaknya lima poin utama yang saling terkait:
Persoalan data selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial. Data yang tidak sinkron antara tingkat pusat dan daerah berpotensi membuat bantuan jatuh ke pihak yang tidak berhak, sementara warga yang membutuhkan justru belum terdata.
Dengan adanya interoperabilitas sistem, kedua lembaga dapat saling memperbarui informasi secara berkala. Ini menjadi langkah konkret untuk menjamin agar penerima PBI JK benar-benar berasal dari kalangan yang memenuhi kriteria.
Selain itu, dukungan bagi fasilitas kesehatan milik Kemensos yang diatur dalam MoU ini membuka peluang pemanfaatan aset secara lebih optimal untuk pelayanan publik.
MoU ini menjadi payung hukum bagi teknis pelaksanaan di lapangan. Baik Kemensos maupun BPJS Kesehatan akan menyusun perjanjian kerja sama lanjutan yang lebih rinci mengenai mekanisme berbagi data dan standar teknis sistem informasi.
Belum dijelaskan secara resmi kapan integrasi penuh sistem akan rampung. Namun, penandatanganan yang dilakukan di awal Agustus ini memberi sinyal bahwa percepatan transformasi digital layanan sosial dan jaminan kesehatan tengah berjalan.
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data nasional. Dengan basis data yang terintegrasi, berbagai program bantuan sosial dan kesehatan ke depan diharapkan berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.