SUMATERA UTARA — Rencana ini muncul setelah evaluasi penanganan gempa di NTT menunjukkan kelemahan struktural: gudang logistik milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak kosong. "Ketika terjadi bencana kemarin, Pak Presiden, daerah ini tidak bisa berbuat. Kenapa tidak bisa berbuat? Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong," kata Suharyanto di hadapan Presiden.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah gagal memberikan bantuan awal kepada warga sebelum pasokan dari pusat tiba. BNPB menargetkan bantuan masuk ke lokasi dalam 1x24 jam, tetapi distribusi barang dari Jakarta membutuhkan waktu tempuh yang tidak singkat.
Kebutuhan Dasar yang Disiapkan dan Estimasi Biaya per Daerah
Setiap BPBD provinsi dan kabupaten/kota nantinya menyimpan sembako, makanan siap saji, selimut, tenda, matras, serta kebutuhan mendesak lain. Logistik tersebut berada di bawah kendali pemerintah daerah agar bisa langsung didistribusikan saat status darurat ditetapkan.
BNPB memperkirakan kebutuhan awal pengisian gudang berkisar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per daerah. "Jadi saran Anda itu badan penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi itu punya gudang makanan sendiri. Nanti yang di kabupaten punya gudang makanan sendiri?" tanya Prabowo. "Siap," jawab Suharyanto.
Keterlambatan Bantuan Pusat Picu Persepsi Negatif di Masyarakat
Suharyanto mengakui jeda waktu pengiriman sering memicu keluhan warga yang merasa belum disentuh pemerintah. "Yang mengakibatkan 1-2 hari itu kadang-kadang masyarakat teriak-teriak, 'Pak Presiden, kami belum dibantu, kami belum dibantu, kami belum dapat bantuan, bagaimana pemerintah?' Padahal ini kan sedang jalan prosesnya," ujarnya.
Keberadaan gudang daerah diharapkan menutup kekosongan tersebut pada jam-jam pertama pascabencana. Pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu penuh pasokan dari pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.
Prabowo Minta Penghitungan Kebutuhan Secara Nasional
Presiden Prabowo meminta jajarannya menghitung total kebutuhan gudang dan cadangan logistik secara nasional agar kebijakan berjalan terencana. "Baik, saya kira itu saran yang baik. Nanti kita catat ya, saya kira saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja," kata Prabowo.
Kepala Negara memastikan pemerintah pusat akan membantu setiap provinsi memiliki gudang dan persediaan makanan untuk kondisi darurat. Kebijakan serupa juga berlaku di tingkat kabupaten/kota. "Nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan. Sama juga dengan bupati," ujar Prabowo.
Usulan ini lahir di tengah penanganan gempa yang mengguncang wilayah Flores, NTT. Kondisi geografis yang sulit dan pola pengungsian masyarakat menjadi tantangan utama distribusi bantuan dari pusat. Dengan skema baru ini, respons awal bencana diharapkan tidak lagi bergantung penuh pada jarak dan waktu tempuh logistik nasional.
