GUNUNGSITOLI — Permintaan itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP di kediaman sementara Gubernur Sumatera Utara, Gunungsitoli, Sabtu (08/08/2026). Dia meminta para bupati dan wali kota tidak menunda pengajuan usulan program.
"Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan," kata Bobby dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dalam rapat tersebut, Bobby Nasution menekankan agar usulan program yang diajukan difokuskan pada sektor yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Tiga bidang yang menjadi perhatian utama adalah perekonomian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Instruksi ini menjadi catatan penting bagi lima pemerintah kabupaten dan kota di gugusan pulau tersebut. Pasalnya, realisasi anggaran tahun ini sudah berjalan dan evaluasi tengah dilakukan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengucurkan dana Bantuan Keuangan Provinsi sekitar Rp53 miliar untuk Kepulauan Nias. Dana tersebut dialokasikan untuk beragam program pembangunan infrastruktur dasar.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, rincian alokasi BKP adalah sebagai berikut:
Dana sebesar itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Beberapa di antaranya untuk perbaikan dan pembangunan jalan, normalisasi irigasi, pembangunan sekolah, hingga pembangunan sumur bor untuk akses air bersih.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah mengingatkan agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Pihaknya akan memastikan program yang diusulkan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
"Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dikky.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Yaatulo Gulo, dan Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli. Turut hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Chandra Dalimunthe serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.
Agenda rapat difokuskan untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program BKP 2026 telah berjalan di lapangan. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi dasar untuk memperoleh gambaran kebutuhan program yang akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2027.