SUMATERA UTARA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membangun Kabupaten Nagekeo secara menyeluruh. Fokus utama tidak hanya pada pemulihan pascabencana, tetapi juga transformasi ekonomi jangka panjang. Pernyataan itu disampaikan di hadapan warga setempat pada Rabu, 26 Agustus, usai meninjau langsung lokasi penanganan bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku menerima sejumlah usulan konkret dari Bupati Nagekeo. Gagasan itu dinilai strategis untuk mengubah wajah kabupaten menjadi kawasan mandiri dan produktif.
"Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif," ujar Prabowo di hadapan masyarakat terdampak bencana.
Presiden belum merinci sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam program produktivitas tersebut. Ia hanya menegaskan pembangunan tidak berhenti di Nagekeo, melainkan menyasar seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kepala Negara menekankan pendekatan pembangunan dari unit pemerintahan terkecil. "Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun," katanya, menegaskan tidak ada wilayah yang ditinggalkan dalam rencana pembangunan nasional.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat perhatian khusus pemerintah pusat bagi kawasan timur Indonesia. Prabowo mengaitkan langsung program ini dengan target peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Rakyat kita harus hidup baik dan sejahtera," tegasnya, menjadikan kesejahteraan warga sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah.
Kunjungan kerja ini merupakan agenda lanjutan pemantauan penanganan bencana yang dilaporkan pemerintah daerah. Setelah memastikan proses pemulihan berjalan, Prabowo langsung mengalihkan fokus pada perencanaan pembangunan jangka panjang.
Pernyataan Presiden menjawab kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan pembangunan di daerah yang baru tertimpa musibah. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun peta jalan pengembangan ekonomi yang selaras dengan visi pusat.
Belum ada keterangan resmi mengenai besaran anggaran maupun jadwal implementasi program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut.