Sikka – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memulai tahapan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini menjadi prioritas utama dalam kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo, Senin (24/8/2026), untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat setempat yang terdampak gempa bumi.
Bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Menteri Dody meninjau ruas jalan, tanggul pengaman pantai, titik longsoran, serta beberapa bangunan yang rusak akibat gempa. Dari serangkaian peninjauan tersebut, penyediaan air bersih dinilai sebagai kebutuhan yang paling mendesak untuk segera ditangani.
Saat ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah diminta untuk melakukan survei geolistrik guna mengidentifikasi titik-titik potensial sumber air tanah. Jika ditemukan cadangan air yang memadai, langkah berikutnya adalah pengeboran sumur dan pengolahan air melalui proses filtrasi sebelum didistribusikan kepada warga.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Selain mengandalkan sumber air tanah, Kementerian PU juga membuka peluang pemanfaatan teknologi desalinasi dengan menggandeng BRIN untuk menambah pasokan air bersih. Rencana ini disampaikan langsung oleh Menteri Dody saat meninjau lokasi terdampak.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Perkuat Pengamanan Pantai dan Infrastruktur Tangguh
Untuk penanganan abrasi yang mengancam fasilitas publik dan permukiman, Kementerian PU akan segera merancang tanggul penahan pantai. Desain pengaman pantai ini menjadi bagian dari upaya mitigasi dampak gelombang laut terhadap kantor kecamatan dan bangunan lainnya di Pulau Palue.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Program pemulihan pascagempa juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, khususnya dengan penerapan konstruksi tahan gempa. Masyarakat setempat direncanakan terlibat langsung dalam pekerjaan bersifat padat karya dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa pemulihan Pulau Palue tidak berhenti pada perbaikan fisik akibat gempa, melainkan juga bertujuan memperkuat ketahanan infrastruktur jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komitmen ini disampaikan dengan jaminan pengawasan langsung dari pemerintah pusat.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Seluruh rangkaian upaya ini selaras dengan Sasaran Utama PU 608 yang menekankan pembangunan infrastruktur untuk manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup warga Pulau Palue.