Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) II Sumatera untuk mempercepat perbaikan infrastruktur sumber daya air yang rusak akibat bencana alam di sejumlah daerah. Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumut Gibson Panjaitan menyatakan langkah ini dilakukan untuk menahan sedimen, mencegah banjir susulan, dan mempercepat pemulihan kawasan pascabencana.
MEDAN — Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara memastikan percepatan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam berjalan di tujuh daerah terdampak. Tahun ini, sebanyak 16 kegiatan pascabencana digarap, terdiri atas sembilan kegiatan pembangunan yang kontraknya telah ditandatangani dan tujuh kegiatan lainnya masih dalam proses tender.
Gibson Panjaitan mengatakan, kolaborasi dengan BBWS II Sumatera menjadi kunci utama dalam penanganan ini. Fokusnya tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga menahan sedimen agar banjir susulan tidak terjadi dan pemulihan kawasan bisa berjalan lebih cepat.
Sungai Aek Sigala-gala Jadi Prioritas Penanganan
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian serius adalah Sungai Aek Sigala-gala di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penanganan dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Di bagian hulu, BBWS II Sumatera telah membangun sabo dam untuk menahan material sedimen dan mencegah banjir susulan. Sementara di bagian hilir, pemerintah melakukan penguatan tebing di beberapa titik rawan banjir.
"Progres sudah teken kontrak, dan alat berat juga sudah di lapangan. Minggu ini sudah beroperasi agar cepat selesai," ujar Gibson dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.
Anggaran Perbaikan Tersebar di Tapanuli Tengah
Perbaikan infrastruktur penanganan pascabencana ini menggunakan anggaran dana transfer ke daerah. Sejumlah lokasi di Tapanuli Tengah menjadi sasaran utama dengan nilai proyek yang bervariasi.
Perkuatan tebing Sungai Aek Panjaitan dialokasikan Rp25 miliar, rehabilitasi saluran daerah irigasi Badiri Lopian Rp1,5 miliar, dan rehabilitasi saluran daerah irigasi Mombang Boru Rp18 miliar. Selain itu, perkuatan tebing Sungai Aek Badiri mendapat anggaran Rp30 miliar.
Gibson merinci, rehabilitasi tanggul Sungai Aek Sibundong sebesar Rp30 miliar, perbaikan tanggul Sungai Aek Pintu Bosi Rp23 miliar, rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siaili Tukka Rp20 miliar, serta perkuatan tebing Sungai Aek Sibuluan menjadi yang terbesar dengan nilai Rp50 miliar.
Daerah Terdampak dan Langkah Lanjutan
Kegiatan pembangunan infrastruktur pascabencana ini tersebar di enam daerah terdampak, yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batu Bara, dan Mandailing Natal.
Tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, pemerintah daerah juga berencana menambah jaringan irigasi baru. Langkah ini diambil untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Sumatera Utara.
"Tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana, kami juga akan menambah jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian," tegas Gibson.
