MADINA — Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Madina pada Senin (31/8). Para pejabat diminta segera beradaptasi dengan dinamika pemerintahan yang cepat berubah dan langsung bekerja menjawab persoalan masyarakat.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Paya Loting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/0746/K/2026.
Sembilan pejabat yang resmi mengemban tugas baru itu adalah:
Saipullah mengingatkan para pejabat baru bahwa berbagai persoalan di Madina menuntut perhatian serius. Mulai dari pembangunan, pengangguran, kemiskinan, infrastruktur, kesehatan ibu dan anak, stunting, posyandu, hingga pendidikan.
Ia menegaskan persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya oleh bupati dan wakil bupati. Dibutuhkan kerja sama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
"Mari kita bersama memikirkan, mencari solusi, membuat rencana kerja bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah Mandailing Natal ini supaya lebih cepat," ujarnya.
Saipullah menyebut pemerintah daerah banyak menerima aspirasi masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, audiensi, media sosial, maupun surat resmi. Karena itu, pejabat baru tidak boleh berlama-lama menikmati jabatan.
"Saya sangat berharap kepada Bapak/Ibu sekalian yang baru saja dilantik untuk cepat bergerak dan beradaptasi. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang menikmati jabatan baru," katanya.
Ia berharap jabatan baru menjadi momentum untuk meningkatkan semangat, motivasi, dedikasi, dan loyalitas dalam melayani masyarakat.
Bupati juga meminta para pejabat baru berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya untuk memastikan kesinambungan pekerjaan. Mereka harus mengetahui pekerjaan yang telah diselesaikan, yang sedang berjalan, serta program yang direncanakan ke depan.
"Kalau perlu disempurnakan, sempurnakan, tetapi kalau itu sudah bagus, laksanakan," ujarnya.
Saipullah mengingatkan seluruh pejabat adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. "Kita sama, Bupati, Wakil Bupati, kita semua adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Kita berdiri di sini menggunakan anggaran atau uang rakyat," tegasnya.
Ia berharap melalui kepemimpinan pejabat baru, masyarakat dapat segera merasakan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah.