BINJAI — Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyebut kolaborasi lintas instansi sebagai langkah strategis menyiapkan warga menghadapi persaingan dunia kerja. Menurutnya, pembangunan SDM tidak cukup berorientasi mencetak pencari kerja.
Pemko Binjai ingin melahirkan tenaga kerja terampil, mandiri, dan berdaya saing. Dengan bekal keterampilan memadai, warga diharapkan tidak hanya mengakses peluang kerja, tetapi juga berani membuka lapangan pekerjaan baru.
Amir menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri mendapat pendampingan dan perlindungan sejak awal proses keberangkatan. Ia menyampaikan hal itu langsung di hadapan perwakilan dua instansi pusat tersebut.
"Atas nama Pemerintah Kota Binjai, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu membantu meningkatkan keterampilan warga kami. Kami juga berterima kasih atas perhatian dan komitmen dalam memastikan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapat berangkat melalui jalur resmi, aman, dan terlindungi," ujar Amir.
Kehadiran BBPVP Medan dan BP3MI Sumatera Utara dinilai Amir sebagai wujud perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan warga Kota Binjai.
Amir memberikan apresiasi kepada Polres Binjai yang menggagas dan melaksanakan program kerja sama tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai bagian dari dukungan terhadap prioritas Kapolri.
Kapolres Binjai AKBP R Bimo Moernanda ikut menyaksikan penandatanganan kesepakatan. Kehadiran kepolisian dalam forum itu menandai dimensi pencegahan TPPO, bukan hanya pelatihan kerja.
Pemko Binjai menyatakan mendukung penuh berbagai program peningkatan kompetensi masyarakat. Dukungan itu mencakup perluasan kesempatan kerja sekaligus penutupan celah praktik perdagangan orang.
Kesepakatan melibatkan tiga pihak: Pemko Binjai, BBPVP Medan, dan BP3MI Sumatera Utara. BBPVP Medan menangani pelatihan vokasi dan produktivitas, sementara BP3MI Sumut berperan pada pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Kolaborasi diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan kerja dan memperluas kesempatan kerja. Sasaran lainnya adalah mencegah praktik TPPO melalui jalur keberangkatan yang resmi.
Bagi warga Binjai yang berminat bekerja di luar negeri, skema ini menempatkan pendampingan sebagai syarat awal. Proses keberangkatan diarahkan melalui jalur resmi agar perlindungan hukum berjalan sejak titik keberangkatan.