MEDAN — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih untuk kedelapan kalinya secara beruntun.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan. Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/05/2026).
Empat Aspek Penilaian BPK
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa opini WTP tidak diberikan sembarangan. Pihaknya menilai berdasarkan empat aspek utama.
"Hal ini berdasarkan empat aspek penilaian: kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi," jelasnya.
Apresiasi Bupati untuk Seluruh OPD
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menyambut capaian ini sebagai pengakuan atas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Ini adalah pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kami berterima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumut yang telah secara objektif dan profesional dalam melakukan pemeriksaan LKPD,” ucap Bupati usai menerima LHP.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perangkat daerah. Menurutnya, kerja keras mereka dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK menjadi kunci utama keberhasilan ini.
Capaian opini WTP kedelapan secara berturut-turut ini menegaskan komitmen Pemkab Deli Serdang di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan. Komitmen tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas dan mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
