KARO — Pemerintah Kabupaten Karo resmi meminta asistensi teknis ke Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha yang bergerak di bidang pangan. Langkah ini diambil sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi potensi komoditas hortikultura lokal.
Permohonan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi virtual yang digelar dari Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, mewakili Bupati Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting dalam pertemuan itu.
Apa Target Utama Pendirian BUMD Pangan di Karo?
Pemkab Karo merancang BUMD Aneka Usaha ini tidak sekadar sebagai perusahaan daerah biasa. Badan usaha ini diharapkan menjadi tulang punggung pengendalian harga pangan dan penguatan kerja sama pemasaran antar daerah melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Usulan pendirian BUMD tersebut saat ini masih berada dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Bupati Karo menekankan pentingnya percepatan proses agar manfaatnya bisa segera dirasakan.
Isi Permohonan Pemkab Karo ke Kemendagri
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan tindak lanjut untuk mempercepat proses penyelesaian pendirian BUMD Kabupaten Karo,” ujar Sekda membacakan sambutan Bupati Karo.
Pemkab Karo menginginkan proses pendirian berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, asistensi dari pemerintah pusat dinilai krusial agar tidak ada kendala administratif di kemudian hari.
Respons Kemendagri: Siap Mendukung Penuh
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri menyambut positif rencana tersebut. “Kami dari Kemendagri siap mendukung BUMD yang akan didirikan oleh Pemkab Karo ini,” ujarnya dalam forum yang sama.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, Kepala Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Bambang Ardianto, serta perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
Mengapa Hortikultura Jadi Andalan BUMD Karo?
Kabupaten Karo dikenal sebagai salah satu sentra produksi hortikultura di Sumatera Utara. Dengan adanya BUMD pangan, hasil bumi petani lokal diharapkan tidak lagi bergantung pada tengkulak dan fluktuasi harga pasar yang merugikan.
Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Munarta Ginting, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait turut mendampingi jalannya rapat koordinasi tersebut.
