MEDAN — Antrean kendaraan mengular di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meluasnya dampak terhadap sektor transportasi dan usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Zulham Efendi, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax menjadi pemicu utama membeludaknya peminat BBM bersubsidi. Meskipun stok tersedia, masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar.
Solar Sering Habis, Antrean Bisa Berjam-jam
"Sekarang ini saya lihat sudah mulai banyak yang antre untuk mengisi BBM bersubsidi, terkhusus Solar. Rata-rata stok Solar di SPBU sering habis, dan kalaupun ada, antreannya cukup panjang," ujar Zulham, Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, situasi ini mulai terasa dalam sepekan terakhir. Jika tidak segera diantisipasi, Zulham khawatir persoalan ini akan berkembang menjadi krisis yang menghambat distribusi barang dan mobilitas warga.
Pemerintah Diminta Serius, Bukan Sekadar Imbauan
Menurut Zulham, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar merupakan kebutuhan vital bagi sektor usaha dan transportasi yang menopang perekonomian daerah. Ketersediaannya harus dijaga agar tidak mengganggu aktivitas harian masyarakat.
"Pemerintah harus mengantisipasi hal ini dengan serius. Jangan sampai persoalan kelangkaan atau antrean panjang BBM bersubsidi ini berpengaruh dan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat," tegasnya.
Kontrol Ketat Jadi Kunci Agar Subsidi Tepat Sasaran
Zulham mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat di tingkat lapangan. Ia menilai selama ini banyak pihak tidak berhak yang turut menikmati subsidi, sehingga stok cepat habis dan masyarakat kecil justru kesulitan.
"Kita mendorong agar penggunaan BBM bersubsidi, khususnya Solar, dikontrol dengan ketat. Pastikan yang menikmati subsidi benar-benar masyarakat dan sektor yang berhak, sehingga stok tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," pungkasnya.
Politikus PKS itu berharap langkah konkret segera diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Tujuannya, distribusi BBM bersubsidi bisa kembali lancar dan pelayanan di SPBU dapat normal kembali dalam waktu dekat.