MEDAN — Setiap lembar dan keping uang yang pernah beredar di Sumatera Utara bukan sekadar alat tukar. Ia adalah cermin perubahan kekuasaan, dari kejayaan Kesultanan Deli di jalur Selat Malaka, cengkeraman kolonialisme Belanda, eksploitasi di perkebunan tembakau, pendudukan Jepang, hingga perlawanan mempertahankan kemerdekaan.
Sejarawan Universitas Sumatera Utara, Budi Agustono, menilai makna uang pada masa revolusi melampaui fungsi ekonominya. Ia menyebut ORIPS sebagai arena pertaruhan martabat bangsa.
"Kertas menjadi arena pertarungan martabat bangsa," kata Budi dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari penelitian sejarah.
Uang Logam Kesultanan dan Gulden Kolonial
Sebelum abad ke-19, wilayah Sumatera Timur—meliputi Kesultanan Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan—telah menjadi simpul perdagangan internasional. Dalam jurnal "Kesultanan Deli dalam Lintasan Sejarah", disebutkan aktivitas perdagangan ini mendorong penggunaan berbagai mata uang logam dari pedagang lokal dan asing.
Memasuki era kolonial, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Gulden Hindia Belanda. Penggunaannya meluas seiring pesatnya industri tembakau di Deli. Penelitian Sriana berjudul "Peranan De Javasche Bank terhadap Perekonomian Sumatera Timur Tahun 1907-1942" mencatat, De Javasche Bank menjadi motor utama peredaran Gulden untuk menopang ekonomi kolonial di sana.
Uang Kebon: Alat Bayar yang Juga Mengikat Buruh
Di lingkungan perkebunan, beredar mata uang unik yang disebut uang kebon atau uang token. Diterbitkan oleh perusahaan perkebunan, uang ini hanya sah dipakai di area perusahaan tempat buruh bekerja.
Menurut edukator Museum Perkebunan Indonesia, Sindi, aturan mainnya sangat ketat. "Uang ini hanya bisa digunakan di daerah perusahaan perkebunan saja dan tidak bisa digunakan di tempat di luar perusahaan," jelasnya.
Peneliti Churmatin Nasoichah dalam jurnal "Uang Kebon: Mata Uang Lokal Perkebunan di Tanah Deli" mengungkap fungsi lain dari alat bayar ini. "Uang kebon merupakan salah satu alat untuk mengikat buruh kontrak agar tidak melarikan diri dari kawasan perkebunan," tulisnya.
Uang Jepang, Inflasi, dan Lahirnya ORIPS
Pendudukan Jepang pada 1942 mengubah peta peredaran uang. Gulden diganti dengan mata uang baru yang dicetak massal untuk membiayai perang. Akibatnya, nilai uang anjlok dan inflasi melanda Sumatera Utara.
Setelah proklamasi, pemerintah Republik menerbitkan ORI (Oeang Republik Indonesia) pada 1946. Namun, distribusinya ke Sumatera terhambat situasi perang. Solusinya, lahirlah ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) yang dicetak di Pematangsiantar.
Penelitian Sri Utami dan Pristi Suhendro Lukitoyo dalam jurnal tentang ORIPS menegaskan, uang ini tidak hanya menopang ekonomi rakyat, tetapi juga memperkuat posisi Republik Indonesia di Sumatera pada masa revolusi fisik melawan Belanda.
Dari keping logam kesultanan hingga ORIPS, sejarah ini menunjukkan bahwa uang adalah dokumen bisu yang merekam kisah perdagangan, kolonialisme, dan perjuangan yang akhirnya bermuara pada Rupiah sebagai mata uang nasional.
