Momentum tersebut menjadi pengingat bagi Kementerian PU untuk terus menghadirkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk lewat pembangunan gedung-gedung pemerintahan baru di wilayah Papua.
Direktorat Jenderal Cipta Karya melaporkan progres pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah telah mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026. Seluruh bangunan fisik ini ditargetkan tuntas pada Desember 2026.
Pengerjaan ketiga gedung berlangsung sejak 20 Oktober 2025 oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar bersumber dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Selain gedung utama, Kementerian PU turut menyiapkan penataan kawasan yang mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini progresnya kini 25,34%, mencakup penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone, dengan target rampung Desember 2026.
Dari sisi akses, kawasan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, dan sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Rangkaian pembangunan ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.
