SUMATERA UTARA — Janji itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (31/8). Pemerintah masih menghitung besaran potensi kelebihan kuota tahun ini.
Konsumsi Meleset dari Kuota Tahunan
PT Pertamina Patra Niaga menetapkan kuota Pertalite sebesar 28,69 juta kiloliter untuk 2026. Realisasi konsumsi hingga akhir Juli sudah menembus 16,54 juta kiloliter.
Dengan laju tersebut, konsumsi diprediksi melampaui target di akhir tahun. Pemerintah belum membeberkan skema antisipasi jika kuota benar-benar jebol.
Pemicu: Konsumen Pindah dari Pertamax
Bahlil membenarkan lonjakan konsumsi terjadi karena pergeseran pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite. Setelah harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lain naik, sebagian pemilik kendaraan beralih ke RON 90 yang lebih murah.
"Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia, itu ada sebagian yang RON 92 atau teman rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan, tapi kenaikannya kita lagi menghitung," ungkapnya.
Harga Dijamin Tidak Naik sampai Akhir 2026
Meski konsumsi membengkak, pemerintah berkomitmen menahan harga Pertalite. Bahlil menjamin tidak ada kenaikan hingga Desember 2026 sambil memantau perkembangan global.
"Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember, sambil kita melihat perkembangan global," tegas Bahlil.
BBM Nonsubsidi: Harga Ikut Pasar
Perlakuan berbeda berlaku untuk BBM nonsubsidi. Pemerintah menyerahkan penetapan harga kepada mekanisme pasar, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
"Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada itu yang akan kita lakukan penyesuaian," kata Bahlil.
Kepastian harga ini memberi kelegaan bagi pengendara yang selama ini bergantung pada Pertalite. Namun, potensi kelebihan kuota tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas dihitung pemerintah.
