SUMATERA UTARA — Jakarta — Gelombang penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Hambalang, Jumat malam, Presiden kembali menegaskan komitmennya untuk merampingkan jumlah perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai terlalu banyak dan tumpang tindih.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, COO Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Efisiensi Baru Rp 100 Triliun dari Penutupan Massal
Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 290 BUMN. Dari langkah tersebut, negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun. Angka ini akan berlipat ganda jika target penutupan 700 perusahaan negara lainnya tercapai pada akhir Desember 2026.
Total potensi penghematan dari keseluruhan proses konsolidasi ini diproyeksikan mencapai Rp 100 triliun. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, percepatan hilirisasi dan penataan BUMN menjadi dua agenda utama yang ditekankan Presiden dalam rapat terbatas tersebut.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” jelas Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).
Bukan Asal Tutup, Restrukturisasi Harus Terukur
Meski menargetkan jumlah yang besar, Presiden Prabowo mengingatkan agar proses penutupan perusahaan negara tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap langkah restrukturisasi harus melalui kajian yang terukur dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Seskab.
Prinsip kehati-hatian ini penting mengingat banyak BUMN yang selama ini menjadi tulang punggung sektor-sektor strategis, mulai dari energi, logistik, hingga perbankan. Penutupan yang tidak direncanakan dengan matang justru berisiko mengganggu layanan publik dan rantai pasok nasional.
Hilirisasi Jadi Agenda Paralel
Di luar urusan perampingan BUMN, pertemuan di Hambalang juga membahas percepatan hilirisasi. Pemerintah ingin pengolahan sumber daya alam semakin banyak dilakukan di dalam negeri, bukan dikirim mentah ke luar negeri.
Dengan begitu, nilai tambah ekonomi bisa dinikmati langsung oleh negara dan masyarakat Indonesia. Hilirisasi juga diarahkan untuk menarik investasi baru serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di sektor pengolahan.
Dengan struktur BUMN yang lebih ramping dan fokus pada hilirisasi, pemerintah berharap perusahaan-perusahaan negara yang tersisa bisa bergerak lebih lincah, memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat, dan pada akhirnya memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
