SUMATERA UTARA — Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia disebut sebagai kandidat paling siap mengelola dana cadangan pesangon pekerja yang berpotensi mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. Penunjukan belum final karena pemerintah belum menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bagi pekerja, pilihan pengelola menentukan seberapa aman uang pesangon mereka saat dibutuhkan.
Paragraf pembuka: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon, tetapi pengelolaannya diserahkan ke lembaga pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan belum ada ketentuan yang secara resmi menunjuk Danantara sebagai pengelola. Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai pemerintah perlu merampungkan aturan turunan sebelum memilih lembaga, agar dasar hukumnya tidak abu-abu.
Kenapa Danantara Dinilai Paling Siap
Dari deretan lembaga pemerintah yang ada, Herry menempatkan Danantara di posisi terdepan. Alasannya bukan sekadar kapasitas modal yang besar, melainkan keberadaan Danantara Investment Management sebagai induk perusahaan pengelola investasi. Manajer investasi di bawahnya juga dinilai punya rekam jejak yang kuat.
Struktur itu, menurut Herry, bisa menekan risiko pengelolaan dana pesangon, apalagi dengan adanya jaminan negara. Ia membandingkannya dengan perusahaan investasi yang tergabung dalam Danareksa Investment Management yang dinilai memiliki reputasi baik.
Catatan sejarah tetap perlu diingat. Herry menyinggung kasus Jiwasraya dan Asabri sebagai contoh BUMN pengelola dana masyarakat yang pernah bermasalah.
"Kendati demikian, memang BUMN yang bergerak dalam pengelolaan dana masyarakat, ada juga yang punya cerita kurang baik. Misalnya, kasus Jiwasraya maupun Asabri," kata Herry kepada Katadata, Selasa (18/11).
Risiko Terbesar Bukan Kinerja Investasi
Herry menilai bahaya utama penunjukan Danantara bukan pada hasil investasi, melainkan pada potensi persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan dana oleh satu entitas bisa memicu distorsi di pasar pengelolaan dana.
Namun ia menegaskan kondisi itu belum masuk kategori monopoli berdasarkan undang-undang. UU Pelindungan Ketenagakerjaan hanya mensyaratkan pengelolaan dilakukan oleh lembaga pemerintah, tanpa menyebut Danantara secara spesifik. Ketentuan itu membuka jalan alternatif lewat Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan manajer investasi milik negara maupun swasta.
"Cara ini pun juga baik. Sebab, risiko lebih terdistribusi, tidak menumpuk di satu entitas. Dengan demikian, dana cadangan pesangon yang dikelola bisa lebih aman atau lebih jauh dari risiko buruk," kata Herry.
Tiga Kandidat versi KSPI
Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut ada tiga kemungkinan lembaga pengelola. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan, meski pilihan ini menuntut perubahan UU SJSN dan UU BPJS karena dana cadangan pesangon adalah kewajiban pengusaha, bukan program jaminan sosial.
Kedua, Danantara Indonesia, yang dinilai lebih praktis karena pemerintah tinggal memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Ketiga, membentuk lembaga khusus, opsi yang butuh anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia tidak sedikit.
"Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada," kata Said Iqbal.
Potensi Rp 150 Triliun dan 23 Pemicu Pencairan
Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan dana kompensasi pesangon yang berpotensi masuk pengelolaan industri dana pensiun mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut ada setidaknya 23 kondisi yang memicu pencairan dana, salah satunya saat pekerja mencapai usia pensiun.
Kondisi itu membuat industri dana pensiun mengategorikan pembayaran pesangon sebagai manfaat pensiun. Artinya, dana yang terkumpul tidak serta-merta menganggur, tetapi harus dikelola dengan profil risiko yang sesuai kewajiban kepada pekerja.
Penutup: Keputusan akhir masih menunggu Presiden Prabowo Subianto dan aturan turunan dari pemerintah. Siapa pun yang ditunjuk, standar pengelolaannya harus lebih ketat dari pengelolaan dana publik biasa karena menyangkut hak pekerja saat kehilangan pekerjaan.