MEDAN — Warga Kota Medan mendapat tambahan akses penanganan penyakit jantung lewat fasilitas catheterization laboratory (Cath Lab) di RSUD Dr Pirngadi. Tindakan kateterisasi jantung perdana di rumah sakit itu disaksikan langsung tim Kementerian Kesehatan RI, Jumat (6/11/2026). Kehadiran layanan ini memperluas kemampuan rumah sakit daerah menangani kasus berisiko tinggi.
Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes, dr Obrin Parulian, menyebut pengembangan fasilitas kateterisasi di RSUD Dr Pirngadi merupakan bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kasus prioritas seperti serangan jantung dan stroke, menurutnya, harus bisa ditangani hingga tingkat rumah sakit madya di kabupaten dan kota.
Mengapa Serangan Jantung Tak Boleh Lagi Menumpuk di RS Adam Malik
Obrin menjelaskan, selama ini kasus-kasus prioritas cenderung menumpuk di rumah sakit rujukan utama. Jejaring pengampuan pelayanan dibangun agar penanganan tidak terpusat di satu titik.
"Kementerian Kesehatan mengembangkan jejaring pengampuan pelayanan. Tujuannya agar kasus-kasus prioritas yang dihadapi masyarakat itu sampai ke level madya, di 514 kabupaten/kota, bisa diselesaikan, termasuk serangan jantung dan serangan stroke, tidak boleh lagi semuanya menumpuk di RS Adam Malik," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Obrin, telah menyalurkan dukungan berupa sarana, prasarana, peralatan medis, serta penguatan sumber daya manusia. Dukungan itu untuk memastikan operasional pelayanan berjalan di daerah.
Contoh Tarutung: Pasien Serangan Jantung Dipasang Dua Stent
Obrin mencontohkan pengembangan pelayanan intervensi jantung di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Rumah sakit itu telah memperoleh fasilitas dan peralatan kateterisasi, disertai pengiriman dokter pendamping.
Sehari sebelum kegiatan di RSUD Dr Pirngadi, Obrin bersama Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik baru kembali dari Tarutung. Mereka menyaksikan tindakan intervensi jantung perdana di sana. Seorang pasien yang sedang berada di Tarutung mengalami serangan jantung, lalu menjalani kateterisasi dan pemasangan dua stent. Aliran darah kembali lancar dan pasien diperbolehkan pulang.
Keberadaan fasilitas itu dinilai menentukan kecepatan penanganan. Tanpa layanan kateterisasi di Tarutung, pasien harus dirujuk ke Pematangsiantar atau Medan. Waktu perjalanan bertambah, apalagi bila rumah sakit tujuan sedang penuh atau kekurangan dokter.
"Kalau seandainya di Tarutung tidak tersedia, berarti paling dekat itu Siantar. Kita tahu berapa lama dari Tarutung sampai ke Siantar. Kalau kapasitasnya penuh, dokternya tidak ada, kemudian harus dikirim ke Medan, sampai di tempat mungkin sudah terlambat. Sebenarnya inilah tujuan pemerintah," katanya.
Tak Semua Pasien Kateterisasi Harus Dipasang Ring
Obrin bersyukur RSUD Dr Pirngadi Medan telah melaksanakan tindakan kateterisasi jantung perdana. Keberhasilan tindakan pertama itu menunjukkan fasilitas yang disiapkan mulai bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.
Ia juga menegaskan tidak semua pasien yang menjalani kateterisasi harus mendapat pemasangan stent. Keputusan pemasangan ring bergantung pada hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis pasien. Masyarakat diminta tidak khawatir bila tindakan kateterisasi tidak disertai pemasangan stent, karena pelayanan diberikan berdasarkan indikasi medis.
Jaminan BPJS Belum Berlaku, Ini Tahapan yang Harus Diselesaikan
Meski fasilitas dan tenaga medis telah disiapkan, masih ada tahapan yang harus diselesaikan agar layanan bisa dimanfaatkan luas oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan.
Kemenkes telah memberikan dukungan peralatan melalui skema bantuan, dan dokter yang diperlukan telah tersedia untuk mendampingi pelayanan. Rumah sakit pun telah mengantongi izin operasional. Namun, agar peserta BPJS memperoleh jaminan pembiayaan, kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan tetap dibutuhkan.
"Kami berharap seluruh layanan Cath Lab yang sudah terpasang ini segera didorong untuk kerja sama. Mohon kepala cabang BPJS Kesehatan agar informasi ini disampaikan ke pusat bahwa pelayanan sudah terselenggara, sehingga pelayanan ini bisa dijamin BPJS," ujarnya.
Obrin berharap dukungan Pemerintah Kota Medan dan BPJS Kesehatan mempercepat proses tersebut. Dengan begitu, warga punya lebih banyak pilihan fasilitas pelayanan tanpa bergantung pada satu atau dua rumah sakit rujukan.
