SUMATERA UTARA — Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 naik 47,9 persen, dari Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun. Kelompok terkaya (Desil 9 dan 10) menikmati 45,53 persen subsidi BBM rumah tangga, sedangkan 40 persen terbawah hanya 19,47 persen. Aturan pembatasan pembelian Pertalite belum terbit, sehingga belum ada syarat baru bagi pembeli di SPBU.
Sejak 2011, pemerintah sudah mencoba berbagai cara menyaring pembeli BBM bersubsidi. Uji coba pelacak RFID berjalan pada 2011–2016, kendaraan dinas dilarang membeli pada 2012–2013, dan kuota harian Solar diberlakukan pada 2020.
Kode QR MyPertamina serta wacana penyaringan berbasis tingkat kesejahteraan menyusul pada 2022–2026. Belanja negara tetap membengkak.
Adakah Bantuan Pengganti yang Bisa Didaftar?
Bahan yang tersedia tidak memuat skema bantuan pengganti subsidi BBM. Nominal bantuan, kriteria penerima, jadwal pencairan, dan bank penyalur belum bisa dipastikan. Syarat baru bagi pembeli Pertalite juga belum ada.
Warga yang ingin memeriksa status bantuan sosial lain dapat memakai cekbansos.kemensos.go.id. Informasi lengkap soal kebijakan BBM bersubsidi dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Kementerian Keuangan.
Siapa yang Paling Banyak Menikmati Subsidi BBM?
Kementerian Keuangan merinci realisasi subsidi dan kompensasi BBM rumah tangga 2025 senilai Rp76 triliun menurut desil. Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari Desil 1 (terbawah) sampai Desil 10 (teratas).
- Desil 9 dan 10 (20 persen terkaya) menyerap 45,53 persen atau Rp34,6 triliun.
- Desil 1–4 (40 persen terbawah, sasaran bantuan sosial) menerima 19,47 persen atau Rp14,8 triliun.
- Laporan Bank Dunia edisi Juni 2026 berbasis data Susenas 2025 menghitung manfaat per kapita Desil 10 lebih dari Rp2,5 juta per tahun, sekitar 50 kali lipat Desil 1 yang hanya sekitar Rp50 ribu.
Di sektor transportasi, data Kementerian ESDM yang dikutip Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menunjukkan 93 persen BBM bersubsidi dikonsumsi kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Angkutan barang menyerap 4 persen, angkutan umum penumpang 3 persen.
Mengapa Anggaran Subsidi Membengkak pada 2026?
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata mencapai USD93 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar USD70. Kurs rupiah rata-rata Rp17.508 per dolar AS, melemah dari asumsi Rp16.500.
Dari sisi volume, konsumsi Solar bersubsidi melampaui kuota di 30 provinsi. Alokasinya harus ditambah dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.
“Subsidi dan kompensasi APBN saat ini memang kita lihat harga ICP-nya meningkat dari asumsi, dan ini tentu memberikan implikasi kepada kompensasi,” ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara (5/11/2026).
Harga jual yang dipatok membuat APBN menanggung penuh gejolak harga minyak dunia dan kurs.
Mengapa Pembatasan Selalu Gagal?
Persoalan pertama adalah payung hukum. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya hanya mengatur konsumen Solar dan Minyak Tanah, bukan siapa yang berhak membeli Pertalite.