SUMATERA UTARA — Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, memberikan tafsir politik terhadap aksi Presiden Joko Widodo yang menginjak kepala kerbau dalam sebuah ritual adat di Kalimantan. Bagi Agung, tindakan yang disaksikan publik luas itu memiliki makna lebih dalam dari sekadar partisipasi dalam tradisi lokal.
"Ini bukan sekadar penghargaan budaya. Ini adalah bentuk tantangan politik yang sangat halus namun kasatmata kepada PDIP," ujar Agung dalam keterangannya, kemarin. Ia menganalogikan gestur tersebut sebagai simbol 'ngacung' atau menantang bertarung.
Menurut Agung, kepala kerbau dalam konteks budaya tertentu kerap dimaknai sebagai representasi kekuasaan atau 'kepala' dari suatu kelompok. Dengan menginjaknya, Jokowi dinilai secara simbolik menunjukkan superioritas dan keberanian untuk melawan arus utama partai berlambang banteng itu.
"Ini adalah bahasa tubuh yang sangat kuat. Di tengah isu ketidakharmonisan dengan PDIP, tindakan ini seperti pernyataan sikap bahwa beliau tidak gentar," tambahnya.
Hubungan antara Presiden Jokowi dengan partai yang mengusungnya di dua periode pemilihan presiden memang tengah berada di titik terendah. Ketegangan ini mulai tampak jelas setelah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, secara terbuka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
Puncaknya adalah ketika Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi calon wakil presiden dari kubu Prabowo Subianto, mulai menunjukkan jarak dengan partai. PDIP sendiri secara resmi tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran, melainkan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Agung menilai bahwa ritual di Kalimantan itu adalah 'battle cry' politik yang menegaskan bahwa Jokowi tidak akan tunduk pada tekanan partai. "Ini menandakan bahwa Jokowi sudah mengambil jarak permanen dan siap berhadapan langsung dengan Megawati," tegasnya.
Pembacaan simbolis ini muncul di saat publik masih mencerna gestur serupa yang dilakukan Presiden beberapa waktu lalu. Sejumlah pengamat lain melihatnya sebagai bagian dari strategi komunikasi politik non-verbal yang efektif di era media sosial.
Namun, Agung mengingatkan bahwa di tahun politik, setiap gerak-gerik petinggi negara akan selalu dimaknai ganda. "Apapun niat awalnya, publik dan lawan politik akan membacanya dalam kerangka elektoral. Ini risiko yang harus dipahami," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Jokowi maupun petinggi PDIP terkait penafsiran politik terhadap ritual adat tersebut. Sikap resmi partai masih menunggu arahan dari Megawati Soekarnoputri.