MEDAN — Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI sepakat untuk mendorong perubahan skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jika seluruh kompensasi P3K dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja pegawai di banyak kota dinilai bakal melampaui batas ideal dan menggerus anggaran pembangunan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa usulan ini lahir dari kondisi riil di lapangan. Banyak pemerintah kota yang kewalahan karena alokasi belanja pegawai terus membengkak, sementara pendapatan daerah tidak bertumbuh signifikan.
"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," ujar Eri dalam konferensi pers di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Rekomendasi ini menjadi salah satu dari 10 poin yang akan dibawa APEKSI ke meja Presiden Prabowo dan jajaran menteri terkait. Selain soal P3K, APEKSI juga mendorong kepastian dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam dokumen rekomendasi yang dirilis usai Rakernas, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi poin pertama. APEKSI meminta pemerintah pusat memperluas ruang fiskal agar kota-kota di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, lebih leluasa menjalankan program pembangunan.
Di sisi lain, asosiasi yang didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ini juga menyoroti infrastruktur konektivitas antarwilayah. Pembangunan jalan dan jembatan penghubung antarkota dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan distribusi logistik.
"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," kata Eri.
Selain reformasi keuangan dan infrastruktur, rekomendasi APEKSI juga mencakup transformasi digital pemerintahan, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan kota berkelanjutan. Seluruh poin ini diharapkan bisa menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada daerah.
Rakernas XVIII APEKSI yang digelar di Medan menjadi ajang konsolidasi para wali kota se-Indonesia untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional. Medan sendiri dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai representatif sebagai salah satu kota metropolitan di luar Pulau Jawa.