Musyawarah hari pertama memetakan kegiatan dan memperkuat koordinasi selama lima hari ke depan. Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Ajie Karim, menegaskan sinergi ini krusial untuk memastikan program pembangunan yang dibiayai APBD berjalan efektif dan akuntabel.
“Kami ingin memverifikasi apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD sudah mencakup secara maksimal. Bukan mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan. Masyarakat Langkat dan Binjai harus benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Ajie Karim.
Pengawasan menyasar sejumlah program prioritas: penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, dan penguatan ekonomi masyarakat di Kota Binjai serta Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut sekaligus Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, Erwin Harahap, memaparkan data awal program pembangunan di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Dinas Pendidikan mencatat dua kegiatan utama yang pengerjaannya tengah berjalan. Data ini menjadi acuan bagi anggota dewan saat turun ke lapangan.
Usai musyawarah pembuka, tim langsung bergerak meninjau panti jompo di bawah naungan Dinas Sosial di sekitar lokasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian reses untuk melihat langsung kondisi fasilitas sosial yang dibiayai APBD.
Ajie Karim berharap predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sumut sejalan dengan optimalnya realisasi pembangunan fisik dan penyaluran program bantuan kepada masyarakat.
Turut hadir jajaran kepala OPD, perwakilan BUMD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, UPT Samsat Binjai dan Langkat, PT Aneka Industri dan Jasa, serta Kepala Cabang Bank Sumut Stabat.