PEMATANGSIANTAR — Sebelas kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkot Pematangsiantar meneken pakta integritas untuk mengadopsi Dashboard Satu Data, sebuah sistem yang dirancang menyatukan data dari seluruh perangkat daerah ke dalam satu pintu. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kominfo, Selasa (7/7), dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing.
Dashboard ini bukan sekadar papan informasi digital. Sistem ini berfungsi sebagai pusat data terpadu yang menghubungkan layanan publik, monitoring kinerja aparatur, hingga bahan penyusunan kebijakan daerah. Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar, Johannes Sihombing, menekankan bahwa keberhasilan platform ini bergantung pada kolaborasi semua pihak.
"Keberhasilan Dashboard Satu Data membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar dapat membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar," ujar Johannes dalam sambutannya.
Selain Dinas Kominfo, sejumlah instansi kunci turut ambil bagian. Mereka yang meneken komitmen antara lain Kepala Badan Pusat Statistik Pematangsiantar Ratna Ulih Naibaho, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Alwi Adrian Lumban Gaol, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arri Suaswandhy Sembiring, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan, serta Kepala Dinas Pariwisata Hamzah Fanshuri Damanik.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik juga turut hadir dalam acara tersebut. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa integrasi data tidak hanya menjadi urusan satu dinas, melainkan kebutuhan seluruh ekosistem pemerintahan.
Dengan sistem ini, warga diharapkan tidak perlu lagi mengurus dokumen atau layanan secara terpisah-pisah ke berbagai kantor. Data kependudukan, perizinan, hingga data bantuan sosial akan terhubung dalam satu basis data yang bisa diakses oleh instansi terkait secara real-time.
Pemkot menargetkan dashboard ini bisa menjadi alat monitoring kinerja yang transparan. Artinya, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres pelayanan publik di masing-masing dinas melalui data yang diperbarui secara berkala.
Meski komitmen sudah ditandatangani, tantangan terbesar justru ada pada tahap implementasi. Tidak semua perangkat daerah memiliki infrastruktur teknologi yang sama. Beberapa dinas masih bergantung pada sistem manual atau data yang tersimpan di komputer lokal tanpa integrasi jaringan.
Johannes mengakui bahwa proses migrasi data dan pelatihan sumber daya manusia menjadi prioritas setelah penandatanganan ini. "Kami akan melakukan pendampingan teknis secara bertahap ke seluruh perangkat daerah," pungkasnya.