SUMATERA UTARA — Jakarta, Kompas.tv — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertanyakan kapan Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia mendapat respons langsung dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang namanya disebut-sebut dalam pidato Prabowo, diwakili oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga.
Dalam acara peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026), Prabowo secara blak-blakan menyebut sepak bola sebagai kehormatan bangsa. "Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, kehormatan," ujar Prabowo.
Ia pun menunjuk langsung Erick Thohir dan Menteri Keuangan untuk mencari solusi. "Mana Erick Thohir? Boy (Thohir), kasih tahu adikmu ya. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia?" imbuh Presiden.
Arya Sinulingga menilai keresahan Prabowo adalah hal yang wajar bagi negara yang haus akan prestasi. Ia menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah menjadi yang terbaik sepanjang sejarah.
"Capaian kita kemarin itu tertinggi (lolos ke putaran 4) sepanjang sejarah kita main bola," kata Arya dalam laporan jurnalis KompasTV, Jumat (10/7/2026). Menurutnya, langkah terhenti di putaran keempat zona AFC adalah prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya.
Meski gagal, PSSI tidak ingin larut dalam kekecewaan. Arya menyebut tahapan selanjutnya harus lebih baik dari capaian saat ini. "Artinya tahapan berikutnya ya mudah-mudahan lebih dari yang kemarin," imbuhnya.
Indonesia tercatat terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1938 dengan nama Hindia Belanda. Kegagalan di putaran keempat ini membuat Indonesia harus menunggu setidaknya empat tahun lagi untuk kembali mencoba peruntungan di ajang paling bergengsi sepak bola dunia.
Pertanyaan Prabowo soal peran Menteri Keuangan pun mengindikasikan bahwa masalah pendanaan dan infrastruktur sepak bola nasional masih menjadi sorotan serius. PSSI diharapkan segera menyusun peta jalan yang lebih konkret untuk mengejar target ambisius ini.