SUMATERA UTARA — Rencana restrukturisasi BUMN Vietnam untuk periode 2022-2025 awalnya ambisius: memprivatisasi 19 perusahaan dan mendivestasi modal di 141 entitas. Namun, data hingga awal 2026 menunjukkan realisasi yang timpang.
Kementerian Keuangan Vietnam mencatat, dari 30 perusahaan yang dijadwalkan privatisasi pada 2021-2025, baru lima yang membentuk komite pengarah. Tiga belas lainnya masih berkutat di tahap persiapan, terutama soal penentuan nilai perusahaan dan urusan lahan.
"Sistem regulasi terkait privatisasi masih memiliki kekurangan. Menentukan nilai perusahaan dan menangani lahan serta aset itu kompleks dan memakan waktu," demikian ringkasan temuan Kementerian Keuangan Vietnam, dikutip dari laporan Vietnam.vn.
Salah satu hambatan terbesar bukanlah teknis, melainkan psikologis. Banyak manajer BUMN khawatir akan risiko hukum saat menjual aset negara. Kekhawatiran ini muncul setelah serangkaian kasus hilangnya aset publik di masa lalu.
Akibatnya, proses divestasi berjalan sangat lambat. Sepanjang 2021-2024, nilai divestasi negara hanya mencapai 405 miliar VND (setara Rp 256 miliar), dari total transaksi divestasi senilai 2.800 miliar VND (Rp 1,77 triliun). Jika dikonversi dengan kurs Rp 16.000 per dolar AS, total pendapatan dari divestasi mencapai 9.261 miliar VND atau setara Rp 5,86 triliun, namun porsi negara di dalamnya sangat kecil.
Nguyen The Minh, Direktur Divisi Perbankan Investasi An Binh Securities (ABS), membenarkan kendala ini. Menurutnya, mekanisme penilaian modal negara saat divestasi menjadi titik buntu. "Setelah serangkaian insiden kehilangan aset publik, banyak pemimpin bisnis menjadi berhati-hati karena khawatir akan tanggung jawab hukum jika penilaian tidak tepat," ujarnya.
Ironisnya, meski sudah tercatat di bursa, banyak BUMN Vietnam masih dikuasai negara dengan kepemilikan saham sangat terkonsentrasi. Struktur ini justru menjadi bumerang.
Komisi Sekuritas Negara Vietnam mengungkapkan, dari 789 perusahaan yang telah diprivatisasi, sebanyak 67 unit tidak memenuhi syarat struktur pemegang saham. Nama-nama seperti PV Gas, Kilang dan Petrokimia Binh Son, Petrolimex, hingga Becamex IDC masuk dalam daftar ini. Selain itu, 53 perusahaan lain gagal memenuhi syarat modal ekuitas, dan 41 unit bahkan belum mendaftarkan sahamnya untuk diperdagangkan.
Kasus Becamex IDC menjadi contoh nyata. Perusahaan itu ingin mengurangi porsi negara dari 95,4% menjadi 65% dengan menerbitkan 150 juta saham baru di Bursa Efek Ho Chi Minh (HoSE). Namun, rencana itu kandas di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025. Hanya 2,8% suara yang mendukung, sementara 95% suara abstain—angka yang hampir identik dengan porsi saham negara.
Kondisi ini membuktikan, privatisasi di Vietnam masih berjalan di tempat. Tanpa terobosan regulasi dan perlindungan hukum bagi para manajer, target memperbaiki tata kelola dan daya saing BUMN melalui pasar modal akan terus menjadi mimpi.