MEDAN — Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara yang digelar Jumat pekan lalu diwarnai kritik tajam dari Fraksi Gerindra. Pasalnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut tidak hadir dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi Gerindra, Benny Harianto Sihotang, menilai absennya para pejabat dinas tersebut sangat merugikan proses evaluasi. "Forum paripurna merupakan agenda penting dalam proses evaluasi pelaksanaan APBD. Kehadiran OPD sangat dibutuhkan agar setiap catatan dan rekomendasi DPRD dapat dipahami serta segera ditindaklanjuti," tegas Benny dalam pernyataannya, Jumat (17/7/2026).
Meski mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi Gerindra mengingatkan agar prestasi tersebut tidak berhenti pada kepatuhan administrasi semata. Benny menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran daerah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan warga.
"Opini WTP harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurut fraksi, APBD Sumut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.
Di sektor pendapatan, Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Sumut untuk lebih agresif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Benny menyebut perlunya inovasi dalam pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengawasan yang lebih ketat tanpa membebani masyarakat.
Secara spesifik, fraksi meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut memperketat pengawasan terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). "Masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergali maksimal akibat ketidaksesuaian antara potensi wajib pajak dengan realisasi yang masuk ke kas daerah," ungkap Benny.
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar warga. Beberapa sektor yang disebut antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Benny juga mengingatkan agar Pemprov Sumut membenahi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ia menyoroti kebiasaan keterlambatan proyek, rendahnya serapan anggaran di awal tahun, serta penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran yang kerap terjadi.
"Setiap rupiah APBD harus digunakan secara efisien dan efektif. Anggaran harus memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Benny.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra mendesak seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meminimalkan potensi kerugian negara.