MEDAN — Sebanyak 86 peserta dari 16 perguruan tinggi dan enam institusi pemerintah, baik dari Indonesia maupun luar negeri, ambil bagian dalam ICoPoF 2026. Dari jumlah itu, 34 orang hadir secara luring dan 52 lainnya mengikuti secara daring.
Rektor USU Muryanto Amin mengatakan konferensi ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara. Tujuannya, menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab dinamika perubahan demografi yang kian kompleks.
"Tantangan pembangunan kependudukan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin, lintas institusi, dan lintas negara," ujarnya di Medan, Jumat.
Muryanto menambahkan, forum ini mempertemukan peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan mitra internasional untuk bertukar gagasan. Harapannya, rekomendasi yang lahir dari konferensi ini menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kedua dokumen ini menjadi fondasi tata kelola kependudukan modern menuju Indonesia Emas 2045.
"Melalui konferensi ini, kami berharap berbagai hasil penelitian dari perguruan tinggi dapat menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan nasional," kata Budi.
Ia menekankan, sinergi antara hasil riset akademik dan kebutuhan kebijakan pemerintah menjadi kunci. Tanpa kolaborasi itu, kebijakan yang dihasilkan bisa kehilangan pijakan ilmiah yang kuat.
Direktur Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi USU Dewi Masyithah Darlan menyampaikan, penyelenggaraan ICoPoF 2026 merupakan tindak lanjut dari pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kependudukan. Konsorsium itu dibentuk untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan rekomendasi ilmiah bagi pembangunan kependudukan dan keluarga.
Konferensi mengusung tema "Strengthening Population and Family Development to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)". Tema ini sekaligus menegaskan komitmen USU dan Kemendukbangga dalam menyelaraskan kajian akademik dengan arah kebijakan pemerintah.
Lewat forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara dunia akademik, pemerintah, dan mitra internasional. Tujuannya menghasilkan kebijakan kependudukan yang inovatif, adaptif, dan berbasis bukti untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.