MEDAN — Rafriandi, pengamat kebijakan publik dari UISU, mengapresiasi upaya Pertamina Patra Niaga yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurai antrean BBM di Sumatera Utara. Ia menilai pemberitahuan resmi melalui kanal Pertamina sebagai langkah transparan yang patut diapresiasi.
"Saya mengapresiasi dengan adanya pemberitahuan di kanal Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi persoalan dalam jangka waktu dua hari," katanya, Jumat (17/7/2026).
Menurut Rafriandi, dampak antrean BBM tidak hanya dirasakan oleh pengendara motor atau mobil pribadi. Aktivitas pengantaran barang dan operasional perkantoran ikut terganggu ketika warga harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
"Jadi bukan satu dua persoalan yang muncul. Dari hulu ke hilir akan muncul persoalan," ungkapnya.
Ia menegaskan, kepastian stok dan kelancaran distribusi menjadi kunci agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. "Kita berharap antrean BBM yang mengular tidak lagi terulang, karena berada dalam kondisi ekonomi yang serba sulit," ujarnya.
Rafriandi juga menyoroti pentingnya pemerataan titik distribusi. Ia mendorong Pertamina untuk memperluas pengiriman BBM ke pertashop yang berada di kampung-kampung, bukan hanya terpusat di SPBU di perkotaan.
"Ketika stok mau sampai, harus di distribusikan juga ke pertashop yang ada di kampung-kampung. Sehingga antrean itu tidak mengular di satu SPBU. Masyarakat juga bisa mengisi BBM ke pertashop tersebut," katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dijamin oleh Pertamina. Pertashop harus dipastikan layak dan aman untuk melayani pengisian BBM bagi masyarakat.
"Makin banyak penyebaran pertashop, maka tingkat antrean makin rendah. Artinya pemerintah dan Pertamina harus memiliki kebijakan yang luwes," ungkapnya.
Pemprov Sumut yang melibatkan TNI dan Polri dalam membantu penyaluran BBM di SPBU dinilai sebagai langkah positif. Rafriandi menilai kehadiran aparat mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat mengisi BBM.
"Dengan dilibatkannya TNI dan Polri dalam membantu penyaluran BBM di SPBU, menurutnya hal tersebut menunjukkan langkah positif untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam pengisian BBM," ujarnya.
Rafriandi menekankan pentingnya transparansi informasi dari Pertamina dan pemerintah. Ia meminta agar kebijakan terkait distribusi BBM tidak disampaikan secara mendadak, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan diri.
"Pemerintah dan pihak terkait harus jujur dan transparansi terkait informasi yang akan disampaikan ke publik dan kita mengapresiasi terkait normalisasi distribusi BBM yang telah dilakukan," pungkasnya.