PEMATANGSIANTAR — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pematangsiantar, Ilham Sinaga, menilai upaya sinkronisasi program prioritas antara pemko dan pemprov merupakan kunci percepatan pembangunan di kota tersebut. Menurutnya, OPD tidak boleh hanya menunggu instruksi dari atasan, tetapi harus memiliki inisiatif untuk membuka peluang pendanaan dari pemerintah di tingkat atas.
“Artinya, Demokrat mendukung Pemko Pematangsiantar dalam rangka menyiasati pembangunan di Kota Siantar dengan meminta bantuan dari pemerintah provinsi, dengan menyelaraskan program prioritas provinsi dengan Pematangsiantar,” ujar Ilham, Selasa (11/8/2026).
Ilham menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki kreativitas dalam membangun komunikasi lintas tingkat. Pola kerja yang selama ini cenderung pasif dinilai kurang efektif untuk mendatangkan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Memang hal-hal seperti ini yang kita harapkan. Seluruh OPD di Siantar harus punya kreativitas dalam membangun komunikasi dengan pemerintah atasan untuk mendatangkan pembangunan di Pematangsiantar,” katanya.
Apresiasi pun disampaikan kepada OPD yang dinilai sudah aktif menjemput bola anggaran. Menurut Ilham, pola tersebut harus diperkuat dan dijadikan contoh, terutama dalam penanganan kawasan kumuh yang notabene membutuhkan biaya besar.
Dalam penanganan kawasan kumuh, Ilham meminta pemerintah memastikan lokasi yang telah ditetapkan benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar masuk dalam dokumen perencanaan. Ia menyoroti langsung kondisi di Kelurahan Naga Pitu yang membutuhkan pembenahan infrastruktur dasar secara menyeluruh.
Kebutuhan yang paling mendesak di lokasi tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase, hingga penyediaan septic tank komunal. Hal ini penting untuk memastikan kualitas lingkungan dan kesehatan warga setempat.
“Memang hal ini menjadi perhatian kita supaya penanganan kawasan-kawasan kumuh yang ditetapkan dalam perencanaan dan ditampung oleh pemerintah kota memang betul-betul prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ilham mengingatkan bahwa penataan kawasan kumuh tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik semata. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan yang nyaman serta akses terhadap fasilitas dasar yang layak.
“Artinya, kita apresiasi kepada OPD yang mau bekerja dan melakukan komunikasi ke pemerintah atasan untuk mendatangkan anggaran guna membangun Kota Siantar,” ujarnya menutup keterangannya.