SUMATERA UTARA — Institut Teknologi PLN menyatakan siap memasok tenaga terampil untuk program PLTS 100 GWp yang diproyeksikan menyerap 5,5 juta pekerja dalam tiga tahun ke depan. Kebutuhan itu muncul saat tenaga kerja yang terserap di industri energi surya nasional baru sekitar 10 ribu orang.
Rektor ITPLN Prof. Iwa Garniwa menegaskan posisi kampusnya sebagai perguruan tinggi transisi energi, dengan fokus khusus pada pengembangan PLTS. Dalam Podcast ET Talk ITPLN yang dipandu langsung olehnya, ia menyebut kebutuhan SDM program PLTS 100 GWp sebagai tantangan bersama. ITPLN, kata dia, telah memiliki kesiapan teknis hingga pada teknologi panel dua muka atau bifacial.
Angka 5,5 juta tenaga kerja itu dirinci Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Mada Ayu Habsari, menjadi sekitar 3,5 juta pekerja di sektor manufaktur dan 2 juta pekerja lapangan. Komposisi tersebut menunjukkan pengembangan PLTS tidak cukup dibarengi pembangunan pembangkit, tetapi juga percepatan penyiapan tenaga kerja kompeten.
Selisih antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja saat ini menjadi beban pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Mada menilai perkembangan teknologi energi surya berjalan cepat sehingga peningkatan kompetensi tidak bisa ditunda lagi.
Ia menekankan PLTS bersifat multidisiplin. Selain lulusan teknik elektro, sistem energi, dan teknik tenaga listrik, industri juga membutuhkan lulusan hukum, keuangan, manajemen, hingga pengembangan masyarakat.
Kebutuhan tenaga kerja tersebar di sepanjang tahapan proyek, dari instalasi dan konstruksi sampai pengelolaan proyek. Kompetensi teknis saja tidak cukup. Industri memerlukan tenaga manajerial yang memahami karakteristik investasi dan operasional pembangkit energi surya.
Ketersediaan tenaga kerja lokal pada tingkat manajerial menengah hingga atas dinilai masih perlu diperkuat. Dalam sejumlah proyek, investor asing masih membawa tenaga ahli sendiri untuk memastikan investasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
AESI mendorong alih pengetahuan dan transfer teknologi agar tenaga kerja Indonesia menguasai kompetensi yang dibutuhkan industri. Penggunaan tenaga kerja asing perlu mempertimbangkan ketersediaan kompetensi lokal, sekaligus memastikan transfer pengetahuan ketika keahlian tertentu masih terbatas di dalam negeri.
"Kami yakin kemampuan tenaga kerja lokal ada. Namun, jumlahnya belum banyak sehingga kemampuan tersebut belum bisa direplikasi dalam skala besar," kata Mada.
Untuk mempersempit kesenjangan, AESI menjalankan program AESI Goes to Campus yang memperkenalkan kebutuhan kompetensi industri PLTS kepada mahasiswa. Program itu tidak hanya membahas teknologi surya, tetapi juga membuka wawasan soal beragam peluang karier di sektor energi bersih.
Mada menambahkan pengembangan tenaga kerja transisi energi perlu melibatkan masyarakat. Penerimaan warga terhadap pembangunan pembangkit baru dan kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari keberhasilan proyek.
"Prinsipnya, transisi energi harus memastikan no one left behind. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses ini," tegasnya.
ITPLN dan AESI sepakat kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, dan industri menjadi kunci agar tenaga kerja siap sebelum proyek PLTS berkembang dalam skala besar. Dengan proyeksi kebutuhan yang mencapai jutaan orang, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan, dan penguatan kerja sama industri menentukan apakah target pengembangan energi surya nasional bisa dikejar tanpa tertahan kekurangan SDM.