TAPANULI UTARA — Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara memutuskan penguatan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim penghujan. Hadir dalam forum itu Dandim 0210/TU, Kapolres Tapanuli Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Kepala BMKG Silangit, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara.
Sebagian wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim penghujan pada November–Desember. Kabupaten Tapanuli Utara masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi: tanah longsor, pohon tumbang, banjir, hingga kerusakan infrastruktur.
Bupati meminta seluruh OPD, camat, dan kepala desa segera memeriksa kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Titik yang jadi prioritas adalah jalan, jembatan, dan saluran drainase yang berpotensi menimbulkan persoalan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Instruksi lain diarahkan ke BPBD. Badan penanggulangan bencana daerah itu diminta meningkatkan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung, sekaligus memetakan wilayah rawan bencana agar respons darurat berjalan cepat dan tepat.
Dukungan TNI dan Polri juga diminta, terutama untuk pengamanan dan penanganan bencana. Personel diminta siaga membantu masyarakat apabila bencana benar-benar terjadi.
Bupati menegaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi pada 2025 harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat antisipasi. Keterlambatan mengambil langkah dinilai berpotensi memperbesar kerugian.
"Kita sudah memiliki pengalaman dari kejadian bencana tahun 2025. Bencana hidrometeorologi dapat mengakibatkan tanah longsor, pohon tumbang dan berbagai dampak lainnya. Keterlambatan dalam melakukan antisipasi dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Prinsip kita adalah lebih baik melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini daripada bertindak setelah bencana terjadi," tegas Bupati.
Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Tapanuli Utara mendapat apresiasi dari Satgas karena dinilai sebagai salah satu kabupaten yang cepat tanggap dalam penanganan keadaan darurat bencana. Catatan itu tetap disertai peringatan agar jajaran tidak lengah.
"Harapan kita tentu tidak terjadi bencana pada tahun ini. Namun, kita tidak boleh lengang dan harus tetap siaga. Kita harus memastikan seluruh unsur sudah siap sehingga apabila terjadi keadaan darurat, penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi," ungkapnya.
Pemkab Tapanuli Utara telah menyediakan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops). Fasilitas itu berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, pengendalian informasi, dan operasional saat situasi kebencanaan muncul.
Melalui rapat koordinasi, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, dan pemangku kepentingan lain diharapkan menguat. Kesiapan personel, ketersediaan sarana-prasarana, pemetaan wilayah rawan, dan pemeriksaan infrastruktur menjadi kunci meminimalkan risiko bencana di Tapanuli Utara.