DELI SERDANG — Pasal 9 Point 9.5 butir 9.5.1 perjanjian proyek Deli Megapolitan CitraLand memuat pengakuan bahwa Ciputra KSPN mengetahui dan memahami adanya hunian liar berupa penggarapan tanah dari masyarakat serta sengketa hukum terhadap bagian tertentu dari areal lahan wilayah HGU. Butir itu masuk dalam prosedur dan tata cara pembersihan lahan wilayah HGU untuk semua kawasan.
Penelusuran Aktual Online menemukan lahan yang dibangun proyek tersebut memang berstatus HGU dengan sertifikat atas nama PTPN I Regional I. Namun HGU yang diterbitkan BPN tidak melampirkan peta bidang dan peta pendaftaran.
Salah satu temuan menyorot HGU 96 Bangun Sari, lokasi yang kini dibangun CitraLand Tanjung Morawa. HGU itu memakai peta ukur No.56 Tahun 1997 sebagai instrumen untuk memvalidasi legalitas lahan.
Peta usang itu dinilai dipakai memuluskan kepentingan hunian elite di atas lahan milik negara yang sebagian telah dibagikan ke masyarakat. Temuan ini menjadi dasar warga mempertanyakan keabsahan dokumen yang melandasi proyek.
Penasehat Kelompok Perjuangan Tanah Suguhan Dalu X-A, Hardjito, menyebut argumen nasionalisasi perusahaan Belanda lewat UU No. 86 Tahun 1958 yang selalu dijadikan senjata PTPN adalah keliru. Menurut dia, lahan eks perkebunan rekening Deli Maskapai telah didistribusikan kepada masyarakat sejak tahun 1953, jauh sebelum undang-undang itu terbit.
Hardjito juga membeberkan fakta persidangan yang mengarah pada dugaan rekayasa lokus. Tanah 395 hektare yang diklaim menjadi HGU 86 — berasal dari HGU 1, 11, dan 12 — dinilai sarat manipulasi administratif.
HGB atas nama PT NDP No. 03186 diklaim berada di Desa Telagasari, sementara secara administrasi lokasinya masuk ke Desa Dalu X-A. Klaim itu dikuatkan pernyataan Eks Kepala Desa Dalu X-A, yang mengaku tidak pernah meneken berkas apa pun untuk menguatkan terbitnya HGU maupun HGB.
"Peta Desa Telagasari, Bangunsari, dan Dalu X-A itu hampir setiap dua tahun berubah batas desanya. Yang mengejutkan, Kepala Desa Telagasari tidak mengakui lokus proyek (CitraLand) itu masuk di desanya dan tidak pernah menandatangani proses HGB apa pun. Kepala Desa Dalu yang lama juga tidak mengakuinya. Jadi apakah proyek ini bukan bagian tanah dari NKRI," kata Hardjito.
Bagi warga, rangkaian temuan itu membuktikan adanya praktik pengaburan wilayah yang sistematis. Mereka mendesak audit terbuka terhadap penerbitan HGU maupun HGB yang dinilai menindas hak agraria masyarakat yang telah bermukim lintas generasi.
Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil belum bisa dikonfirmasi soal persoalan ini. Aktual Online melaporkan bahwa Mahyu memblokir nomor seluler wartawan setelah terus dicecar pertanyaan soal lahan masyarakat yang diklaim aset PTPN I Regional I.
Redaksi Aktual Online menyatakan telah berupaya meminta keterangan dari Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT NDP Sastra, dan pihak pengembang CitraLand. Hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun dari mereka memberi penjelasan soal perjanjian tersebut.
Dalam Dialog Publik Aktual Online bertajuk "Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan", Sastra selaku kuasa hukum menyatakan PT NDP hanya mengakui bekerja atas perintah PTPN I Regional I. Persoalan yang timbul, menurut dia, dianggap sebagai perbedaan pendapat yang tetap dihormati.