MEDAN — Sebanyak 500 prajurit TNI AL, pegawai negeri sipil (PNS), dan istri prajurit di lingkungan Kodaeral I mengikuti edukasi literasi keuangan yang digelar OJK Sumut, Senin (11/5). Acara yang berlangsung di Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut I ini merupakan Kick Off Bulan Literasi Keuangan 2026 di Sumatera Utara.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sumut, Yusri, menyebut sinergi dengan TNI AL menjadi langkah strategis memperluas pemahaman masyarakat tentang produk keuangan yang aman dan legal.
“Sinergi yang kita jalin hari ini merupakan salah satu upaya kita bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus memperkuat edukasi mengenai pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan,” ujar Yusri dalam sambutannya.
Ketangguhan Prajurit Tak Hanya di Medan Tempur
Wakil Komandan Kodaeral I, Brigadir Jenderal TNI Marinir Ali Bahar Saragih, menekankan bahwa kemampuan mengelola keuangan pribadi menjadi bagian dari ketangguhan seorang prajurit. Menurutnya, kecerdasan finansial sama pentingnya dengan kedisiplinan di medan tugas.
“Seorang prajurit TNI yang tangguh bukan hanya kuat di medan tempur, tetapi juga cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan yang baik serta menjaga integritas diri dari godaan instan yang merusak,” kata Ali Bahar Saragih.
Investasi Pasar Modal: 916 Ribu Investor di Sumut
Dalam kesempatan itu, OJK juga memaparkan perkembangan akses keuangan formal di Sumatera Utara. Hingga Maret 2026, jumlah investor pasar modal melalui Single Investor Identification (SID) di provinsi ini mencapai 916 ribu investor dengan total nilai pembelian saham Rp12,20 triliun.
Kota Medan sendiri mencatat 301 ribu SID dengan total pembelian saham Rp7,78 triliun. OJK menilai lonjakan ini menunjukkan minat masyarakat terhadap instrumen investasi jangka panjang terus meningkat.
Melalui kegiatan ini, OJK mengajak prajurit dan PNS TNI AL untuk mulai mengenali investasi saham sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Syaratnya, investasi harus dilakukan secara bijak, terencana, dan melalui lembaga yang diawasi OJK.
Edukasi ini diharapkan mampu mencetak agen literasi keuangan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar, sekaligus menekan angka korban investasi ilegal dan pinjaman online tak berizin.
