MEDAN — Rico Waas menyebut banyak permukiman di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan kewenangan pemerintah kota. Akibatnya, pembangunan jalan, drainase, hingga penyediaan air bersih kerap terhambat.
“Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama,” ujarnya dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bakesbangpol Andy Mario Siregar dan Camat Medan Belawan Robby Kurniawan itu.
Ia mencontohkan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa—apakah pemerintah, Pelindo, atau pihak lain. Menurutnya, situasi itu menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi antarlembaga di lapangan.
Pemkot Gandeng Kementerian PU Petakan Status Lahan
Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. “Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan,” kata Rico.
Ia menegaskan, jika lahan tersebut milik Pemko, maka kewajiban membangun jalan, drainase, hingga air bersih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Langkah ini dinilai krusial agar pembenahan tidak lagi setengah-setengah.
Rob Tak Kunjung Usai, Relokasi Warga Harus Dibarengi Jaminan Pekerjaan
Selain legalitas lahan, Rico Waas menyoroti perlunya penataan kawasan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang terus melanda Belawan. Ia menilai relokasi harus dipersiapkan secara matang, tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga menjamin keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
Rico menyinggung pengalaman relokasi ke Kampung Nelayan yang tidak berjalan optimal. Sebagian warga memilih kembali ke tempat asal atau menjual rumah yang diberikan karena lokasinya dinilai terlalu jauh dari sumber penghasilan mereka. “Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap,” ujarnya.
Desain Tanggul Sudah Ada, Warga Masih Tolak
Pada 15 atau 16 Juli mendatang, Rico Waas dijadwalkan bertemu Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas pembangunan tanggul rob di Belawan. Menurutnya, desain tanggul sebenarnya telah tersedia, namun masih ada penolakan dari sebagian masyarakat sehingga perlu dicarikan solusi bersama.
Dalam pertemuan itu, ia juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan. Ia berharap pembenahan Belawan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia,” katanya.
Mimpi Besar: Belawan Jadi Kawasan Modern dengan Pusat Ekonomi Baru
Di akhir pertemuan, Rico Waas mengungkapkan mimpinya menjadikan Belawan sebagai kawasan modern dengan pusat ekonomi yang tumbuh kuat. “Saya punya mimpi besar Belawan berubah, punya mal, ekonominya berkembang. Tapi Pemko Medan tidak mungkin bekerja sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, investasi hanya akan masuk jika infrastruktur dan sumber daya manusia di Belawan sudah siap. Kawasan yang telah direlokasi nantinya dapat dimanfaatkan menjadi daerah resapan air, ruang terbuka hijau, atau fasilitas publik seperti perpustakaan.
Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan Effendy menyatakan organisasinya siap mendukung program pembangunan Pemko Medan. Purnawirawan yang lahir dan besar di Belawan itu mengatakan pihaknya ingin berkontribusi dalam mendorong pendidikan, pelatihan keterampilan, serta ikut memantau kebersihan lingkungan dan keamanan kampung.
